Brussels, MINA – Para pemimpin Belgia sedang mempertimbangkan penangguhan penjualan senjata ke Arab Saudi, setelah sebuah laporan menyebutkan, senjata-senjata tersebut digunakan di Yaman.
Menteri Luar Negeri Belgia, Didier Reynders mengatakan kepada kantor berita RTBF, Sabtu (12/5). “Saya pikir akan baik untuk menangguhkan pengiriman senjata ke Arab Saudi, jika terbukti mereka telah menggunakannya dalam konflik yang sedang berlangsung, seperti di Yaman”.
Dalam hal ini, ia mengatakan Walloonian regional Pemerintah harus mengambil keputusan itu.
Konstitusi Belgia menempatkan tanggung jawab untuk keputusan seperti itu di wilayah produsen, dalam hal ini Wallonia, yang memiliki pabrik senjata FN Herstal.
Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
Presiden regional Willy Borsus mengatakan kepada RTBF, bisa dengan menangguhkan lisensi ekspor senjata yang ada jika kondisi mereka telah melanggar.
Surat kabar Belgia Le Soir, Rabu (8/5), mengatakan sebuah penyelidikan menunjukkan Ryadh telah menggunakan senjata dan teknologi Belgia dalam operasi melawan pemberontak Huthi di Yaman, tempat pertempuran yang telah menewaskan puluhan ribu orang.
Pertempuran tersebut telah memicu apa yang PBB deskripsikan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan 3,3 juta orang masih terlantar dan 24,1 juta lebih membutuhkan bantuan.
Masalah penjualan senjata telah memecah belah pemerintah Eropa, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membela penjualan tersebut sebagai bagian dari perang melawan terorisme.
Baca Juga: Turkiye Tolak Wilayah Udaranya Dilalui Pesawat Presiden Israel
Namun Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Riyadh setelah pembunuhan jurnalis asal Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul, menimbulkan masalah bagi mitra Eropa karena dapat mempengaruhi senjata yang diproduksi bersama.
Satu sumber diplomatik mengatakan masalah itu akan dibahas Senin (13/5) oleh para menteri luar negeri Uni Eropa, di Brussels, karena Arab Saudi juga mendukung pemimpin pemberontak Libya Khalifa Haftar dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah di Tripoli yang mendapat dukungan Uni Eropa.
Uni Eropa juga telah berkomitmen untuk menegakkan embargo senjata PBB di Libya. (T/Sj/B05)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Setelah 40 Tahun Dipenjara Prancis, Revolusioner Lebanon Akan Bebas