Biaya Kesehatan Mahal, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Pajak Peralatan Medis

Medan, MINA – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Sadarestuwati mengemukakan kekhawatirannya terkait biaya peralatan medis yang tinggi di Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap mahalnya biaya perawatan di rumah sakit.

Sadarestuwati menyebut, adanya perbedaan harga peralatan medis antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebabkan oleh pajak yang tinggi di Indonesia.

“Jadi, peralatan (medis) harus di-upgrade tentunya akan berkaitan dengan kenaikan dari harga, biaya di rumah sakit. Maka, disini pemerintah yang harus hadir. Tadi disampaikan oleh Bapak General Manager (GM) bahwasanya kenapa bisa harganya, biayanya tinggi. Karena, memang pajaknya yang sangat tinggi. Kalau di Malaysia, harga satu unit peralatan katakanlah itu 250 juta, di sini bisa 450 juta, bahkan lebih,” kata dia.

“Artinya apa, untuk menekan biaya ini pemerintah harus hadir,” kata Sadarestuwati usai mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (11/3).

Lebih lanjut, Sadarestuwati menyoroti perlunya kebijakan pajak yang lebih tepat terutama untuk peralatan medis yang digunakan untuk melayani masyarakat.

Dia menekankan, pemerintah harus memastikan peralatan medis yang digunakan untuk kepentingan publik harus diberikan perlakuan pajak yang lebih ringan.

“Untuk memberikan, apa sebenarnya bukan subsidi, tetapi jangan hanya barang-barang mewah saja yang kemudian dikenakan tarif pajak tinggi, tetapi ini kalau barang mewah sangat wajar, tetapi ini untuk melayani masyarakat yang harus diturunkan pajaknya, sehingga masyarakat bisa menikmati, tidak perlu masyarakat disubsidi, dikasih uang subsidi untuk lebih murah bagi untuk kalangan menengah ke atas,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak menimbulkan ketakutan pada pasien.

Sadarestuwati menegaskan, rumah sakit seharusnya tidak mengambil keuntungan dari ketakutan pasien, melainkan memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Tetapi juga satu lagi, pelayanan harus bagus. Jangan dokter-dokter itu kemudian menakut-nakutin. Ini nanti umurnya tinggal sekian, ini nanti harus berobatnya begini. Jangan kemudian rumah sakit justru akan mengambil keuntungan, ketika ada ketakutan dari pasien,” ujarnya.

Kendati demikian, Legislator Dapil Jawa Timur VIII berharap agar dengan adanya kebijakan yang progresif dan kepedulian pemerintah, Indonesia dapat meraih kemajuan dalam sektor kesehatan yang sejajar dengan negara-negara lain di kawasan.

“Itu jangan sampai terjadi dengan begitu saya yakin jaminan kesehatan di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik. Kalau negara lain bisa membebaskan kesehatan, untuk Indonesia sendiri saya yakin pasti bisa kalau pemerintah niat dan mau untuk membuat kebijakan yang pro dengan rakyat,” pungkasnya. (R/Ai/P2/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)