Biden Akan Akhiri Dukung Saudi dalam Perang Yaman?

Oleh: Joseph Stepansky, Penulis lepas Al Jazeera

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu mengumumkan rencana untuk mengakhiri dukungan AS untuk “operasi ofensif” Arab Saudi di Yaman yang dilanda perang, termasuk menghentikan penjualan senjata yang relevan kepada pemerintah di Riyadh.

Langkah tersebut mengisyaratkan perubahan yang berbeda dalam pendekatan Washington terhadap konflik dan penekanan baru pada pencapaian solusi diplomatik untuk perang selama bertahun-tahun, yang telah menyebabkan apa yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Namun, sejak pengumuman pada hari Kamis, 4 Februari 2021, pemerintahan Biden telah merilis hanya sedikit rincian tentang dukungan apa kepada pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman yang rencananya akan diakhiri – atau bagaimana hal itu akan membedakannya dari bantuan AS lainnya dan penjualan senjata ke Arab Saudi.

“Amerika Serikat menyediakan suku cadang, amunisi, bantuan teknis, segala macam hal untuk militer Saudi, yang memungkinkan operasi ofensifnya,” kata Bruce Riedel, seorang rekan senior di Brookings Institution, kepada Al Jazeera.

“Jadi jika Saudi terus menggunakan Angkatan Udara Kerajaan Saudi untuk mengebom sasaran di Yaman, mungkin, di bawah doktrin ini, bantuan dan dukungan harus dihentikan,” katanya.

AS mulai memberikan “dukungan logistik dan intelijen” kepada koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman pada Maret 2015, tak lama setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) melancarkan serangan militer untuk mendukung Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang digulingkan oleh pemberontak Houthi.

Dukungan itu termasuk pembentukan “sel perencanaan” gabungan AS-Saudi untuk mengoordinasikan bantuan militer dan intelijen, dukungan teknis untuk armada udara yang dibeli AS, dan awalnya, pengisian bahan bakar di udara untuk pesawat Saudi.

Pertempuran yang mengakar, blokade yang diberlakukan oleh Riyadh, dan serangan udara Saudi telah menyebabkan korban berdarah di Yaman, dengan ribuan warga sipil tewas dan bencana kemanusiaan mendorong 13,5 juta orang ke ambang kelaparan. Baik koalisi pimpinan Arab Saudi dan pemberontak Houthi telah dituduh melakukan kejahatan perang.

Tetapi sejak perang dimulai, Arab Saudi tetap menjadi importir senjata AS terbesar di dunia, dengan impor utama tumbuh 130 persen dari 2015 hingga 2019, dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.

Selama periode yang sama, 73 persen impor senjata Arab Saudi berasal dari AS.

Departemen Pertahanan AS mengatakan pada Jumat, 5 Februari 2021, bantuan intelijen AS untuk koalisi pimpinan Arab Saudi, yang sebagian besar terkait dengan serangan udara, akan dihentikan.

Pemerintahan Biden akan melalui “proses antarlembaga” untuk menentukan apa yang merupakan dukungan “ofensif” untuk koalisi, serta untuk mengevaluasi penjualan senjata individu, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan pada konferensi pers pada hari yang sama.

Tetapi Riedel mengatakan, masih banyak pertanyaan, termasuk pertanyaan kritis terkait dengan meredakan krisis kemanusiaan di Yaman: Akankah pengumuman itu mencakup penghentian intelijen atau dukungan lain untuk blokade Riyadh di negara itu?

Blokade, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2015, menutup darat, udara, dan pelabuhan ke Yaman, tetapi sesekali mereda di tengah kecaman atas krisis kemanusiaan yang ditimbulkannya. “Selama blokade ada, jutaan rakyat Yaman akan terancam,” kata Riedel.

“[Apakah AS] akan memberikan dukungan kepada angkatan laut Saudi untuk melanjutkan itu? Apakah kita akan memberi mereka informasi intelijen tentang pengiriman dari Iran ke Houthi?”

Dukungan AS sudah lama

Langkah Biden adalah poros keras dari dukungan untuk koalisi pimpinan Saudi di Yaman yang dimulai di bawah mantan bosnya, Presiden Barack Obama, dan berkembang di bawah pendahulunya, Presiden Donald Trump.

Joshua Landis, Direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, mengatakan, dukungan AS untuk koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman adalah “cara Obama untuk berdagang guna kesepakatan [nuklir] Iran”, yang dicapai pada Juli 2015. “Itu adalah kesalahan awal,” kata Landis.

Pada 2015, pemerintahan Obama sebagian besar bungkam karena Riyadh secara agresif menentang dorongan yang dipimpin Belanda untuk penyelidikan hak asasi manusia di Yaman. AS juga tidak melangkah ketika Riyadh dikabarkan mengancam akan menarik dana PBB jika organisasi tersebut tidak menghapusnya dari daftar pelanggar hak anak atas tindakannya di Yaman pada 2016.

Di akhir masa jabatannya, pemerintahan Obama secara singkat menghentikan beberapa kesepakatan senjata ke Riyadh menyusul serangan udara Saudi di pemakaman di Sanaa yang menewaskan 140 orang pada Oktober 2016.

Tetapi dukungan AS untuk operasi Saudi di Yaman meningkat di bawah Trump, yang merupakan sekutu setia Arab Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, khususnya. Setelah menjabat, Trump mengumumkan rencana untuk meningkatkan pelatihan untuk angkatan udara Saudi.

Trump juga mengesahkan $ 27,4 miliar dalam penjualan senjata AS ke Arab Saudi selama tiga tahun pertamanya menjabat, menurut laporan Monitor Bantuan Keamanan Mei 2020.

“Pemerintahan Trump telah menyelesaikan dua kesepakatan besar untuk bom berpemandu presisi ke Arab Saudi dari jenis yang digunakan dalam perang brutal di Yaman, serta peningkatan pesawat F-15 yang dipasok AS yang merupakan benteng pertahanan udara Saudi di perang Yaman,” kata laporan itu.

Pada 2018, di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri perang, Menteri Pertahanan James Mattis mengatakan, AS tidak akan lagi melakukan pengisian bahan bakar dalam penerbangan untuk pesawat Saudi – setelah Saudi mengatakan telah mengembangkan kapasitasnya sendiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan Washington.

Trump terus mendukung Arab Saudi pada 2019, memveto resolusi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang menyerukan diakhirinya dukungan AS untuk koalisi yang dipimpin Saudi.

Pada Juni 2020, pemerintahan Trump melaporkan kepada Kongres bahwa militer AS “terus memberikan nasihat militer dan informasi terbatas, logistik, dan dukungan lain untuk pasukan regional yang memerangi Houthi di Yaman.”

Senjata apa yang dihentikan?

Pemerintahan Biden telah menghentikan sementara penjualan senjata era Trump ke UEA dan Arab Saudi, menyebut langkah itu sebagai evaluasi ulang “khas” oleh pemerintahan baru. Namun, dua kesepakatan yang tertunda untuk GBU-39 Small Diameter Bombs dan peluru kendali presisi, diperkirakan akan dihentikan di bawah pengumuman tersebut.

Kesepakatan senjata lebih lanjut kemungkinan akan menjadi bagian dari “negosiasi yang sedang berlangsung” karena AS bekerja menuju upaya diplomatik yang lebih besar untuk mengakhiri konflik di Yaman, kata Landis.

Upaya itu termasuk penunjukan Tim Lenderking sebagai utusan baru pemerintahan Biden untuk Yaman dan rencana untuk mencabut penunjukan AS dari gerakan Houthi sebagai “organisasi teroris asing”, yang telah dicemooh karena menghentikan bantuan untuk Yaman.

“Banyak dari senjata ini yang sepadan,” kata Landis. “Mereka (senjata) bisa untuk pertahanan atau penyerangan.”

Dia menambahkan, pemerintahan Biden akan terlibat dalam “permainan yang rumit” karena mencoba untuk meningkatkan tekanan pada Arab Saudi tanpa mendorong negara tersebut ke arah perang lebih lanjut di Yaman atau ke pelukan Rusia dan China.

Itu berarti Biden mungkin gagal memberlakukan larangan yang lebih tahan lama atas penjualan senjata.

Sementara itu, pekerjaan terus berlanjut untuk organisasi akar rumput yang selama bertahun-tahun telah mendesak AS untuk mengakhiri dukungannya terhadap pasukan pimpinan Arab Saudi di Yaman, kata Hassan el-Tayyab, pelobi kebijakan Timur Tengah di Friends Committee on National Legislation (FCNL).

El-Tayyab mengatakan, pengumuman pemerintahan Biden adalah langkah pertama yang baik, tetapi para aktivis ingin AS mengakhiri semua bentuk bantuan untuk koalisi.

“Ini berarti [mengakhiri] pembagian intel untuk serangan udara koalisi pimpinan Saudi dan transfer suku cadang yang membuat pesawat tempur tetap di udara. Itu berarti [mengakhiri] bantuan penargetan dan dukungan logistik serta pemeliharaan,” katanya kepada Al Jazeera.

“Saya bukan pesimis penuh di sini. Saya menyambut baik berita itu, ”katanya kepada Al Jazeera. “Tapi saya hanya mencoba untuk tetap waspada dan tidak menyerah pada tekanan advokasi. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata El-Tayyab. (AT/RI-1/RS)

sumber: Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)