Biden dan Harapan Palestina (Oleh: Sarbini Abdul Murad)

Oleh : Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium MER-C

Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS menjadi secercah harapan bagi Palestina. Harapan yang pernah redup akibat kebijakan Presiden Donald Trump yang secara vulgar memihak Israel.

Keberpihakan presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya masih “malu-malu”, tetapi keberpihakan Trump kepada negara Zionis ini begitu membabi buta.

Merasa tidak dianggap Amerika Serikat, secara sepihak Palestina menarik diri untuk berunding dengan Israel. Pemindahan Kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi titik nadir kemarahan Palestina dan umat Islam.

Jared Kushner, menantu Trump sekaligus konseptor dan negosiator untuk memuluskan proposal besar Trump, dengan “halus” menawarkan proposal ini kepada negara-negara Arab, yang memiliki pengaruh politik kuat di Timur Tengah.

Strategi ini bertujuan untuk menekan dan memaksa Palestina menerima proposal sesat itu. Belum lagi, rencana aneksasi Israel terhadap Tepi Barat dan Lembah Yordan, karena tanahnya yang subur.

Ditambah persoalan negara-negara Arab yang begitu rumit, lantas menjadikan isu Palestina tak lagi menarik dan dianggap hanya persoalan internal Palestina versus Israel. Namun sebaliknya, hal itu menjadikan kekuatan internal Pastina menjadi solid pada titik nadir kekecewaan dan lenyapnya harapan solusi dua negara. Tak disangka, dua kekuatan perlawanan yang dominan di Palestina, Hamas dan Fatah, kembali merajut persatuan nasional.

Menurut penulis, persatuan Hamas dan Fatah menjadi hadiah besar bagi perjuangan ke depan. Sulit mengajak dua pihak duduk bersama menempuh jalan menuju kemerdekaan. Saat diundang Kedubes Palestina, kami selalu sampaikan soal persatuan nasional yang bisa menjadi kekuatan perlawanan Palestina terhadap penjajahan Israel. Dengan persatuan nasional, jalan menuju kemerdekaan lebih mudah, segala kendala dapat dipikul bersama.

Banyak analis politik agak skeptis terhadap Biden. Bagaimanapun, Biden sahabat lama Israel berdasarkan pengakuan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. Selain itu, selama menjadi Wapres Barack Obama, mereka digadang-gadang menjadi harapan bagi Palestina. Namun dalam perjalanannya, mereka tak mampu berbuat banyak mewujudkan solusi dua negara. Mungkin, kali ini kita bisa berharap ada cerita baru bagi Palestina. Bagaimanapun, Biden terpilih sebagai Presiden AS karena didukung mayoritas umat Islam AS.

Kita akan lihat, apakah dia akan memindahkan Kedubes AS kembali ke Tel Aviv atau tidak, meski saat berkampanye dia mengatakan, Kedubes AS tidak akan dipindahkan ke Tel Aviv. Namun, itu bisa jadi hanya trik untuk menenangkan Israel. Apabila Biden mengembalikan Kedubes AS ke Tel Aviv, hal ini isyarat kuat AS menjadi perunding serius mendorong perdamaian di Timur Tengah. Namun jika tidak, jelas kebijakannya ke depan, tidak jauh berbeda seperti saat dia menjadi Wapres Obama.

Memang dalam Pemilu AS kali ini, Israel habis-habisan mendukung Trump karena dianggap berjasa mendukung semua permintaan Israel dan tutup mata atas segala resiko yang mesti diterima AS. Solusi dua negara dianggap tidak ada oleh Trump. Wajar sekarang harapan tertuju pada Biden. Kita berharap, Biden bisa mengembalikan muruah dan kepercayaan Palestina terhadap AS.

Ada hal yang dikhawatirkan Israel saat kelompok perlawanan, seperti Fatah, Hamas, Jihad Islam, dan lainnya, menyatukan langkah. Tak dipungkiri, Trump sangat memihak Israel menimbulkan kesadaran kolektif dari faksi perlawanan saling bergandeng tangan. Memang selama ini sulit mengikat faksi-faksi perlawanan tersebut dalam wadah persatuan. Berkali-kali diadakan upaya perdamaian, tetapi dalam waktu relatif singkat, ikatan itu putus dan saling bertentangan lagi.

Seruan persatuan nasional oleh negara-negara yang bersimpati pada perjuangan Palestina, termasuk Indonesia, menjadi mantra rutin. Tokoh-tokoh Muslim dunia tak kalah gencarnya menyerukan soliditas antarfaksi di Palestina. Namun, cara pandang kelompok perlawanan tersebut berbeda dalam mencapai kemerdekaan, ditambah ideologi Islamis-nasionalis, nasionalis-sekuler, bahkan juga sosialis-nasionalis. Ini sandungan tak ringan dalam menyusun barisan menghadapi tekanan Israel.

Ada beberapa hal yang menurut kami mesti diperhatikan untuk mengantisipasi langkah Biden ke depan, di antaranya kampanye Biden lebih-kurang sama dengan Obama, yakni tetap pro-Israel, tetapi masih menimbang perasaan Palestina.

Ujung proses perdamaian akan dimulai lagi dengan catatan Palestina harus memutuskan hubungan politik dengan Hamas. Pasti ini syarat yang akan diminta Israel, jika Palestina mengikuti, akan masuk skenario selanjutnya yakni mempermainkan perdamaian dengan mencari kesalahan Palestina yang ujung-ujungnya tidak ada hasil.

Ekspektasi pada Biden harus terukur. Bagaimanapun, Biden sahabat Israel. Kepentingan Israel tetap menjadi prioritas kebijakan politik luar negeri AS. Di sisi lain, lakukan rekonsiliasi nasional di Palestina melalui pemilu. Semua pihak diharapkan dapat menerima hasilnya karena pemilu adalah pilihan demokrasi untuk rujuk nasional.

Wallahu’alam bisshawab (A/R7/P1

Mi’raj News Agency (MINA)