Biden Tegaskan Kesiapan Israel dengan Proposal Gencatan Senjata

Washington, MINA – Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi kesiapan Israel untuk bergerak maju melalui proposal gencatan senjata yang disampaikan kepada Hamas pekan lalu selama panggilan telepon dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, kata Gedung Putih sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, (4/6).

Selama percakapan mereka, Biden “mengkonfirmasi bahwa gencatan senjata komprehensif dan kesepakatan pembebasan sandera yang kini dibahas menawarkan peta jalan konkret untuk mengakhiri krisis di Gaza,” kata pihak eksekutif dalam sebuah pernyataan.

“Presiden Biden mengkonfirmasi kesiapan Israel untuk melanjutkan persyaratan yang kini telah ditawarkan kepada Hamas. Presiden menekankan bahwa ini adalah peluang terbaik untuk mencapai kesepakatan, dan bahwa penolakan Hamas untuk melepaskan sandera hanya akan memperpanjang konflik dan sampainya bantuan kepada masyarakat Gaza,” katanya.

Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat, bersama dengan Mesir dan Qatar, akan bekerja untuk memastikan implementasi penuh dari seluruh perjanjian. Dia mendesak Amir Tamim menggunakan semua langkah yang tepat untuk menjamin penerimaan Hamas terhadap perjanjian tersebut, meski juga menegaskan tuduhan bahwa Hamas sekarang menjadi satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata dan bantuan penuh bagi rakyat Gaza.

Rencana tersebut disampaikan kepada Hamas pada Kamis malam. Gedung Putih mengatakan pada Senin pagi bahwa mereka “menunggu” tanggapan resmi kelompok Palestina.

Hamas mengatakan pihaknya akan menanggapi secara positif setiap usulan yang mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh dari Jalur Gaza, upaya rekonstruksi, pemulangan pengungsi, dan penyelesaian kesepakatan pertukaran sandera yang komprehensif.

Proposal tersebut, seperti yang disampaikan oleh Biden pada Jum’at lalu, membayangkan perjanjian tiga fase yang akan mencapai puncaknya dengan proses multi-tahun untuk membangun kembali daerah kantong pantai yang rusak parah, dan pemulangan semua sandera, hidup dan mati, yang ditahan di Gaza.

Fase pertama akan dimulai dengan gencatan senjata selama enam pekan, di mana putaran pertama sandera yang ditahan di Gaza akan dibebaskan, termasuk perempuan, orang lanjut usia, dan yang terluka, sebagai imbalan atas pembebasan yang menurut Biden akan berjumlah “ratusan” tahanan Palestina. Pasukan Israel juga akan mundur dari apa yang oleh pejabat senior pemerintahan Biden disebut sebagai “daerah padat penduduk”.

Jenazah beberapa sandera yang tewas juga akan dikembalikan, dan warga sipil Palestina akan diizinkan kembali ke rumah dan lingkungan mereka di seluruh Gaza, termasuk di wilayah utara di mana Israel telah menerapkan pembatasan besar-besaran. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan meningkat secara dramatis hingga mencapai 600 truk per hari, menurut Biden.

Para perunding akan berupaya mengatasi permasalahan yang belum terselesaikan selama enam pekan tahap pertama, termasuk rasio tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel. Proposal tersebut mencakup pernyataan yang memungkinkan gencatan senjata diperpanjang sebelum tahap kedua dimulai selama perundingan terus berlanjut.

Rasio pertukaran tahanan merupakan isu penting karena pada tahap kedua semua sandera yang masih hidup akan dibebaskan, termasuk semua personel militer laki-laki Israel. Pasukan Israel juga akan mundur sepenuhnya dari Gaza.

Fase terakhir mencakup dimulainya rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan memakan waktu hingga lima tahun, dan pengembalian sandera tambahan yang masih ditahan di Gaza.

Lebih dari 36.400 warga Palestina telah syahid sejak Israel memulai perangnya di Gaza delapan bulan lalu. Sebagian besar syuhada adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 82.600 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Aksi Perlawanan berupa serangan lintas batas yang dipimpin Hamas yang memicu perang saat ini menyebabkan sekitar 1.200 tewas dari pihak Israel yang belakang diketahui justru ditembaki oleh pasukan Israel itu sendiri.

Sebagian besar wilayah Gaza kini menjadi reruntuhan di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan Israel yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum serangan darat ke Rafah ini terjadi pada (6/5) lalu.[]

Mi’raj News Agency (MINA)