BKPM Gandeng Kepolisian Jaminan Keamanan Investasi

Jakarta, 6 Dzulhijjah 1437/18 September 2016 (MINA) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara investor forum dengan mengusung tema “Jaminan Keamanan Berinvestasi”.

Sebagaimana dikatakan Kepala BKPM Thomas Lembong di Gedung Suhartoyo BKPM, Jakarta, Senin (19/9) pagi, acara ini merupakan wujud yang lebih konkrit dari kesepakatan kerja sama antara BKPM dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang sebelumnya sudah ditandatangani di depan Presiden Joko Widodo.

Dalam acara ini, BKPM yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Polri yang diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan, menandatangani pedoman kerja tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia.

“Pedoman kerja ini merupakan guidelines bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menggairahkan iklim investasi di Indonesia.  Dan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada 22 Februari 2016 lalu,” jelas Thomas.

Thomas mengharapkan kerjasama BKPM bersama dengan Polri dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor maupun calon investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan.

“Mengingat investasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Maka, diperlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk di sini adalah kepolisian. Di saat pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, directinvestment merupakan instrumen yang paling penting yang dapat mendukung,” terang Thomas.

Pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan pendapatan negara maupun produk domestik bruto.  Seluruh negara berkompetisi untuk mendapatkan investasi dan kepastian serta keamanan menjadi isu yang sangat penting yang menjadi concern investor.

“Para investor, tentunya sangat mengharapkan agar jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia dapat benar-benar terwujud,“ ungkap Thomas.

Mengacu pada data debottlenecking (data terkait permasalahan yang difasilitasi), terdapat 95 proyek yang mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya, dengan nilai mencapai Rp487 triliun.

Namun yang masih difasilitasi oleh BKPM, hanya terdapat 34 proyek dengan nilai mencapai Rp145 triliun dan tersebar diseluruh dua wilayah Indonesia, disebabkan sejumlah proyek lainnya dalam bentuk proyek infrastruktur yang masih memerlukan penanganan tersendiri serta proyek-proyek yang sudah dapat terselesaikan masalahnya ataupun izinnya sudah dicabut.

Nilai komitmen investasi yang sudah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dengan rencana investasi sebesar Rp1.360,7 triliun untuk periode Januari sampai Juli 2016, akan terus dipantau dan difasilitasi oleh BKPM.

“Dengan terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara BKPM dan Polri yang lebih erat, diharapkan target realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 sebesar Rp594,8 trilliun dan Tahun 2017 sebesar Rp631,5 trilliun akan dapat tercapai,” ujar Thomas. (L/P002/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)