BKSAP DPR RI Dorong Dialog Damai atas Konflik Thailand–Kamboja

Jakarta, MINA – Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja memicu keprihatinan mendalam dari Indonesia. Di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan yang telah merenggut korban jiwa warga sipil, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong upaya damai melalui jalur diplomasi dan solidaritas regional ASEAN.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan seruan tegas kepada pihak-pihak terkait di Thailand dan Kamboja agar segera menahan diri dan mengakhiri kekerasan bersenjata yang kembali pecah di wilayah perbatasan kedua negara. Dalam pernyataannya, Mardani menekankan pentingnya dialog damai untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

“Indonesia percaya bahwa tidak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan dialog. Satu langkah menuju perdamaian bisa menyelamatkan ribuan nyawa,” ujar Mardani dalam keterangan resminya dilaporkan Parlementaria di Jakarta, Kamis (24/7).

Bentrokan yang terjadi belakangan ini telah menelan korban jiwa sebanyak sembilan warga sipil. Enam di antaranya tewas di Provinsi Sisaket, dua di Surin, dan satu lagi di Ubon Ratchathani. Insiden tersebut menimbulkan luka mendalam bagi rakyat kedua negara dan menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara.

BKSAP menegaskan bahwa ASEAN sebagai komunitas regional memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga perdamaian, stabilitas, serta memperkuat kerja sama lintas batas. Dalam semangat itulah, BKSAP mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk mengedepankan solidaritas dan segera mengaktifkan forum-forum dialog yang ada.

“Kami mendorong agar forum-forum regional ASEAN dimanfaatkan sebagai ruang mediasi, guna meredam konflik dan membangun kembali kepercayaan di antara pihak-pihak yang berseteru,” jelas Mardani, politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lebih lanjut, BKSAP menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung segala upaya yang mengarah pada penghentian kekerasan dan terciptanya gencatan senjata permanen. Mardani menegaskan bahwa prinsip solidaritas di kawasan harus menjadi kekuatan utama dalam meredam konflik.

“Prinsip bahwa satu musuh terlalu banyak dan seribu kawan masih kurang bukan sekadar pepatah. Ia menjadi dasar dalam membangun Asia Tenggara yang damai, bersatu, dan berdaulat,” pungkasnya.

BKSAP juga berharap keterlibatan aktif masyarakat sipil, lembaga multilateral, dan pemangku kepentingan di kawasan untuk turut menjaga perdamaian dan memastikan konflik tidak kembali berulang. Dalam konteks yang lebih luas, BKSAP melihat ini sebagai momentum penguatan peran parlemen ASEAN dalam diplomasi perdamaian yang berkelanjutan.[]

Mi’raj News Agency (MINA)