Jakarta, MINA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Wakil Presiden League of Parliamentarians for Al Quds, Fadli Zon menyampaikan enam hal untuk melawan arogansi Israel.
Hal tersebut disampaikannya dalam webinar Internasional dengan tema “The Palestinian Cause and Ways to Support it In Light of The Regional and International Development” pada Senin (30/11), kerjasama antara BKSAP DPR RI dan Parliamentarians for Al-Quds
Berdasarkan keterangan yang diterima MINA, Selasa (1/12) enam hal tersebut yaitu Pertama, memperluas pengakuan atas Palestina sebagai negara. Kedua, meningkatkan hubungan bilateral dengan negara Palestina.
Ketiga, menjadikan isu Palestina sebagai isu bersama yang terus menghangat baik di level global atau kawasan. Keempat, mengisolasi Israel dari pergaulan antarbangsa. Kelima boikot produk-produk Israel dan keenam, mendesak penyelesaian konflik Palestina-Israel secara adil dan tidak memihak.
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka
Ia menjelaskan, yang paling dibutuhkan Palestina saat ini adalah dukungan politik dari berbagai pihak.
“Pada tahun 1948, Israel terus berupaya mendelegitimasi Palestina. Dukungan politik atas Palestina tidak boleh redup, apapun situasinya. Sejak berdiri di atas tanah curian” jelasnya.
“Situasi Palestina saat ini secara politik sangat mencemaskan. Normalisasi beberapa negara Arab akhir-akhir ini adalah blunder. Normalisasi dengan Israel tidak dapat diterima,” sambungnya.
Fadli juga menegaskan, Parlemen Indonesia menolak keras normalisasi apapun dengan Israel termasuk isu calling visa sbagi warga Israel.
Baca Juga: Hamas Sambut Baik Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant
Sementara itu, Ketua Parlemen Palestina, Ahmad Bahar mengingatkan beberapa hal krusial di antaranya bahaya Kesepakatan Abad (Deal of the Century), yahudisasi Yerusalem, praktik ilegal permukiman, nasib sekitar tujuh juta pengungsi Palestina, lima ribu warga Palestina yang dipenjarakan Israel secara tidak manusiawi, krisis kemanusiaan di Jalur Gaza akibat embargo sejak empat belas tahun lalu terlebih di masa pandemi.
Ia juga menilai kebijakan AS tidak akan berbeda jauh kendati Donald Trump segera lengser.
Webinar ini dilatarbelakangi lantaran kekhawatiran DPR atas perkembangan situasi Palestina, khususnya dampak dari kebijakan ceroboh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sangat merugikan masa depan Palestina.
Turut hadir dalam Webinar Syed Ibrahim Syed Noh (Anggota Parlemen Malaysia), Mohammed Makram (League of Parliamentarians for Al Quds), Bagus Hendraning Kobarsyih (Direktur Timur Tengah Kemenlu RI), dan Dzikrullah (Sahabat Al Aqsa). (R/SR/RS3)
Baca Juga: Iran: Veto AS di DK PBB “Izin” bagi Israel Lanjutkan Pembantaian
Mi’raj News Agency (MINA)