BMT HARUS BETUL-BETUL PRAKTIKKAN PERBANKAN SYARIAH

Lampung, Daswir Nizar (Tengah) saat memberikan sambutan pada Soft Launching BMT FKPP Lampung. Photo By : Hadis/MINA" width="300" height="200" /> Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Provinsi Lampung, Daswir Nizar (Tengah) saat memberikan sambutan pada Soft Launching BMT FKPP Lampung. (Foto: Hadis/MINA)

Lampung, 28 Rabi’ul Akhir 1436/18 Februari 2015 (MINA) –Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Provinsi Lampung, Daswir Nizar, menyatakan, menjamurnya Baitul Mal wa Tanwil (BMT) di tengah masyarakat Indonesia diharapkan betul-betul menerapkan perbankan sesuai syariah Islam.

“Dimulai dari Pondok Pesantren-lah, contohkan penerapan perbankan yang betul-betul sesuai syariat, tidak hanya kulitnya saja, semoga bisa jadi contoh bagi BMT lain,“ kata Daswir kepada Miraj Islamic News Agency (MINA) usai Soft Launching BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung di Ponpes Minhadul Ulum, Pesawaran, Lampung, Rabu (18/2).

Salah satu contoh, tambah Daswir, pada praktik Murabahah atau pembiayaan, banyak yang tidak sesuai syariah.

Menurutnya, kehadiran BMT merupakan solusi bagi umat Islam ditengah-tengah Bank konvensional yang berbasiskan ribawi.

Baca Juga: AWG Gelar Webinar Menulis tentang Baitul Maqdis

“BMT ini diharapkan bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang menerapkan sistem ribawi di dalamnya, ini solusi syariat bagi umat, “ ujarnya.

Sementara Ketua BMT FKPP, KH. Syaifuddin Fathani pada sambutan dihadapan anggotanya mengatakan kehadiran BMT diharapkan menjadikan pondok pesantren bisa mandiri dalam pengelolaannya.

“Tidak mudah menjadi pondok pesantren yang mandiri, dengan adanya BMT ini diharapkan pondok-pondok pesantren kita bisa mandiri, “ ujarnya.

Dia juga mencontohkan bagaimana sebuah BMT di Jawa bisa membiayai operasional pondok pesantrennya berjumlah delapan miliar pertahun.

Baca Juga: 30 WNI dari Suriah Kembali Dievakuasi ke Indonesia   

Maka dengan hadirnya BMT, diharapkan juga bisa mengatasi problematika pondok pesantren yang umumnya kesejahteraan guru dan ponpes.

“Problematika ponpes adalah bagaimana kita bisa mengangkat kesejahteraan pendidik dan ponpes itu sendiri, “ ujarnya.(L/K08/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Banjir di Makasar Rendam Rumah Dinas Gubernur dan Kapolda