BNPB Bantu Rp4,25 Miliar Penanganan Darurat Banjir Jawa Tengah

Semarang, MINA – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp 4,25 miliar.

“Bantuan untuk penanganan darurat ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp 3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 juta,” kata Suharyantodi, Senin (2/1) dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah, demikian keterangan yang diperoleh MINA.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp 1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp 100 juta.

Selanjutnya masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp 200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas.

Kepala BNPB kembali mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” tegasnya.

Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

“Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.

Ganjar juga meminta kepada jajarannya untuk senantiasa memonitor jalur lalu lintas transportasi baik darat, laut, maupun udara mengingat cuaca yang sedang tidak menentu. Dirinya juga mengimbau bupati dan walikota untuk berpatroli meninjau langsung kondisi di lapangan.

“Lakukan patroli, pastikan logistik dam peralatan siap dan memadai. Kalau kurang segera dilist apa-apa saja agar bisa segera kami mintakan ke BNPB,” kata Ganjar.

Turut hadir dalam rapat dan kunjungan tersebut Ketua DPRD Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Danlanal Jawa Tengah, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, dan Kalaksa BPBD se-Jawa Tengah. (R/R8/B04)

Mi’raj News Agency (MINA)