BNPB Buat Katalog Desa-Desa Rawan Bencana

Jakarta, MINA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membuat katalog desa-desa rawan bencana, seperti tsunami ada 5.744 desa, gunung api ada 2.160 desa, rawan longsor ada 34.716, banjir ada 47 ribu lebih desa, kebakaran hutan ada 37 ribu lebih dan seterusnya.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pemberdayaan BNPB Lilik Kurniawan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat’9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Potensi dan Mitigasi Kebencanaan” di Gedung Auditorium Badan Meterologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Jakarta, Jumat (8/2/).

Menurut Lilik, berbagai pihak dan lembaga yang terkait kebencanaan harus melakukan langkah-langkah strategis dan upaya masif dalam menghadapi sejumlah potensi bencana yang terjadi di tanah air.

“Karena, Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat bencananya cukup tinggi,” ujarnya.

Lilik mengungkapkan, di tahun 2018 jumlah korban bencana terbilang paling banyak dengan jumlah 4.418 orang korban. Kemudian dengan tantangan global seperti saat ini, sekitar 76% akan ada peningkatan terjadi bencana.

Pada 2019, BNPB sudah memetakan dengan Badan Geologi, BMKG dan BIG, dengan menghitung berapa masyarakat kita yang tinggal di daerah rawan bencana.

“Misalnya, banjir ada 100 juta masyarakat kita, kemudian rawan gempa ada 86 juta dan seterusnya. Kami juga memetakan desa-desa mana yang rawan terkait ancaman bencana,” ujar Lilik.

Ia mengatakan, lebih dari 6 jam anak-anak kita sekolah di daerah bencana. 75 persen sekolah-sekolah ada di daerah rawan bencana.

“Kita selalu sampaikan untuk selalu melakukan kesiapsiagaan. Untuk potensi gempa bumi, saat ini BNPB dibantu tim intelejen dan para pakar sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Lilik.

Misalnya, menurut Lilik, di sebelah Barat Sumatera, di Selatan Jawa, di Maluku Utara, kemudian di Papua. Di Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), sudah terjadi beberapa kali gempa. Dan, beberapa hari lalu kepala BNPB dan BMKG sudah ke Mentawai melakukan pemetaan di sana.

“Di Padang, Sumbar, akan ada pelatihan evakuasi mandiri. Kita akan mengajak semua pihak. Kita perkuat kapasitas masyarakat juga yang ada di Selatan Jawa. Merapi dan Gunung Agung juga kita waspadai,” jelas Lilik.

Lilik mengatakan, untuk ke depannya BNPB akan lakukan menanamkan risiko bencana kepada pemerintah dan masyarakat. Ini awal yang dapat dilakukan untuk mitigasi bencana.

Untuk itu pemerintah dan pemda harus memetakan daerah-daerah rawan bencana. Setelah dibuat, harus disosialisasikan. Jadi kalau pemda tidak mengeluarkan peta-peta rawan bencana bisa dituntut masyarakat.

Selanjutnya, bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana dan bagaimana masyarakat menyelamatkan diri dari bencana.

Lalu tata kelola risiko bencana, harus ada aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang saling menguatkan. Berikutnya, penataan ruang berbasis pemetaan bencana.

“Inilah saatnya kita menata bersama dengan masyarakat untuk pemetaan daerah. Setiap daerah harus punya rencana. Kalau tidak, kita hanya responsive ketika ada bencana. Terakhir keterlibatan semua, seperti masyarakat, pemerintah, pemda, akademisi, dan media,” jelas Lilik.

Berikutnya, Lilik menjelaskan, 95% bencana itu hidrometeorologi. Data PUPR ada 108 DAS kritis. Ini yang harus diperbaiki. Maka, semua pihak juga harus menjaga alam. Karena jika lahan kritis harus segara ditanami lagi.

“Pendidikan seperti itu juga harus masuk ke kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler, pramuka, dan lainnya,” pungkasnya. (L/Ais/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)