BNPB: Pencegahan untuk Antisipasi Karhutla Jadi Prioritas Pemerintah Pusat

Palangkaraya, MINA – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah.

“Dalam satu bulan terakhir titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Kalimantan Tengan mencapai 1.037 titik. Secara nasional, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 1 Januari hingga hari ini tercatat mencapai 141 kali kejadian,” kata Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Tengah diwakili oleh Wakil Gubernur, di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (16/6).

Hadir dalam rapat tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Pangdam XII Tanjungpura, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait di wilayah Kalimantan Tengah, demikian keterangan yang diterima MINA, Ahad (18/6).

Pada rakor tersebut, Kepala BNPB memberikan beberapa arahan untuk antisipasi dan penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pertama, mengimbau pemerintah daerah agar dapat melakukan apel kesiapsiagaan karhutla secara rutin setiap minggunya. Ia mengapresiasi apel kesiapsiagaan yang sudah dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kalau tadi terpusat di tingkat provinsi, maka selanjutnya dapat dilakukan juga di tingkat kabupaten dan kota. Dicek lagi alat dan perlengkapannya sehingga betul-betul siap,” ucapnya.

Selanjutnya, Suharyanto mengimbau pemerintah daerah untuk selalu memantau prediksi cuaca, titik panas, dan tinggi muka air tanah yang datanya dapat diperoleh melalui BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM.

Identifikasi kebutuhan dan kesiapan personel serta ketersediaan peralatan dan logistik perlu dilakukan untuk memaksimalkan langkah-langkah penanganan karhutla.

Suharyanto menambahkan, apabila diperlukan maka kebutuhan tersebut dapat diusulkan kepada pemerintah pusat.

BNPB sendiri telah menyiagakan dua helikopter tipe AS350B3e dan Bell 412 SP untuk mendukung operasi udara baik untuk melakukan patroli maupun water bombing. BNPB juga mendorong 66 regu satgas untuk melakukan operasi darat.

Lebih lanjut, Kepala BNPB mengajak seluruh unsur dalam pentaheliks untuk dapat meningkatkan koordinasi agar penanganan karhutla dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

“Bagi perusahaan yang terkait dengan perkebunan dan lahan yang berpotensi mengalami karhutla, silakan dapat menyiapkan tim siaga dan peralatan operasi darat maupun udaranya sendiri,” tambahnya.

Terakhir, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah untuk dengan tegas melakukan penegakkan hukum bagi oknum yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja.

“Tidak ada lagi peraturan daerah yang memperbolehkan, dengan alasan apapun, membuka lahan dengan cara membakar,” pungkasnya. (R/R8/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)