BNPB Terima Laporan Banyak Pejabat Daerah Tak Peduli Karhutla

Jakarta, MINA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana () mengatakan, kebakaran hutan dan lahan () yang terjadi di sejumlah wilayah sangat sulit dipadamkan, salah satunya adalah faktor ketidakpedulian pejabat daerah.

“Ada beberapa keluhan dari unsur TNI-Polri di lapangan karena adanya kurang peduli dari sejumlah pejabat di daerah. Saya tidak mungkin menyebut pejabat siapa, tetapi rata-rata para pejabat setingkat kabupaten dan kota,” kata Doni kepada awak media di Graha BNPB, Sabtu (14/9).

Doni mengungkapkan, selain tidak peduli, para pejabat tersebut juga enggan memenuhi undangan dari komandan yang berada di lapangan. Padahal, kata dia, penyebab karhutla adalah 99 persen ulah jahil tangan manusia. Sementara 80 persen dari hutan dan lahan yang terbakar akhirnya berubah menjadi kebun.

Baca Juga:  Katering Jamaah Haji Gunakan Lebih 70 Ton Bumbu Indonesia

“Ini adalah upaya sebuah proses apa yang kita sebut pelayan publik, bagaimana unsur-unsur di daerah, mulai dari bupati, walikota, camat, lurah, kepala desa, termasuk RT/RW, dan juga tentunya didukung oleh tokoh-tokoh yang ada. Kalau sinergitas ini kurang maksimal, kita juga akan kesulitan, enerji yang kita keluarkan akan semakin besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerugian ekonomi yang diderita pada 2015 lalu mencapai USD 16,1 miliar akibat kebakaran hutan dan lahan. Yang harus dipahami, Indonesia tidak bisa tiap tahun begini terus. Ini adalah ancaman permanen bagi seluruh elemen masyarakat.

“Ini adalah ancaman bagi kita semua oleh sebuah proses di mana kita belum optimal memberikan jaminan kepada masyarakat agar tidak lagi ada upaya-upaya membuka ladang dengan cara membakar, termasuk juga korporasi, yang memanfaatkan sejumlah kelemahan aturan yang membolehkan kepada masyarakat boleh membakar dua hektar untuk membuka ladang,” katanya.

Baca Juga:  PHU Tertibkan Penempatan Akomodasi Jamaah Haji Indonesia

Doni berharap, apa yang ia sampaikan bisa menguatkan sinergitas antara sejumlah pihak, terutama dari para pejabat daerah seperti lurah, kepala desa, camat, bupati, dan walikota, untuk lebih giat mencegah terjadinya karhutla.

“Sekali lagi saya sampaikan kalau sudah terbakar, memadamkannya sulit. Saya lihat tingkat kepedulian masih belum maksimal. Bisa dibayangkan apabila TNI-Polri dan petugas dari lembaga-lembaga lain, berapa besar kerugian yang harus kita tanggung? Saya ingatkan kebakaran ini tidak mungkin bisa hanya diatasi di tingkat pusat,” katanya. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Wartawan: Rendi Setiawan

Editor: Ismet Rauf

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.