BNPP: Daerah Perbatasan Titik Baru Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, MINA – Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo mengatakan, pembangunan infrastruktur di perbatasan menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah.

Hadi menegaskan, langkah itu diambil sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang akan memproyeksikan daerah-daerah di perbatasan menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Berbicara pada Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Sabtu (19/8), Hadi menuturkan, Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional mengatur kawasan perbatasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

“Strategi pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan sesungguhnya tidak semata-mata dilakukan dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat. Lebih dari itu, langkah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga kedaulatan Negara,” ujar Hadi.

Hingga tahun 2018, kata Hadi, sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 di Jakarta pada 12 Juli 2017 lalu, BNPP akan fokus pada pembangunan infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan, termasuk memaksimalkan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR.

Adapun infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya adalah puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur sosial tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)