BNPT dan Selamat Idul Fitri yang Menuai Kontroversi

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Media Online Tribunnews edisi Kamis, 29 Juni 2017, merilis sebuah berita yang isinya bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius telah berkomunikasi dengan Komisi I DPR dan elemen masyarakat.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi terkait isi twitter BNPT saat Hari Raya Idul Fitri yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.

“Per hari kemarin jam 10, tweet BNPT sudah diganti,” kata Bobby melalui pesan singkat, Kamis (29/6/2017).

Isi twitter BNPT tersebut berisi ‘Mari jadikan Idul Fitri sebagai momentum deradikalisasi diri. Selamat #IdulFitri1438H. Mohon maaf lahir & batin. #DeradikalisasidiIdulFitri’. Kini, isi twitter tersebut telah diganti BNPT.

“Kepala BNPT sudah mengingatkan admin twitter agar selalu mengedepankan pentingnya pesan kewaspadaan masyarakat, untuk selalu berkomunikasi dengan aparat, menjaga lingkungan sekitar dari bahaya terorisme,” kata Politikus Golkar itu.

Bobby mengingatkan diperlukannya kerjasama serta hubungan baik antara BNPT dan masyarakat. Ia meminta sesuatu yang mengganggu komunikasi masyarakat dan BNPT segera diperbaiki.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengkritisi cuitan ucapan Hari Raya Idul Fitri di akun twitter BNPT. Sodik menyatakan, cuitan resmi BNPT justru akan menumbuhkan benih-benih radikalisme.

Padahal, lembaga tersebut didirikan untuk menangkal terorisme bukan menantangnya.

“Sungguh sangat saya sesalkan cuitan BNPT. Karena cuitannya bukan mengurangi apalagi menghilangkan radikalisme malah akan merangsang dan menambah radikalisme,” kata Sodik, kepada Republika, Selasa (27/6/2017).

Apalagi, kata Sodik, argumen BNPT itu berkenaan dengan momen Idul Fitri yang harusnya dijadikan sebagai ajang mengajak seluruh masyarakat untuk menanggulangi atau memerangi pelaku-pelaku teror, bukan malah menyudutkan agama Islam. Selain itu, cuitannya juga menunjukkan jika pemahaman mereka terkait terorisme cukup dangkal.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

“Kalau dicermati cuitannya memperlihatkan kedangkalan pemahaman serta salah alamat yang bisa dinilai mendeskreditkan Islam dan mayoritas kaum Muslimin,” katanya.

Rekannya, Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Bobby Adhityo juga sempat menyayangkan redaksional cuitan BNPT di akun Twitter @BNPTRI.

Bobby mengatakan, cuitan itu berpotensi melahirkan polemik berkepanjangan, seperti dirilis Fajar Online, Selasa (27/6//2017).

“Orang awam yang membaca tweet tersebut bisa beranggapan BNPT menstigmatisasi agama dan menggeneralisir dalam artian negatif umat agama tersebut,” kata Bobby.

Bobby juga meminta dalam ranah komunikasi publik, admin Twitte BNPT justru hendaknya memberikan narasi-narasi persatuan dan menekankan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah terorisme.

“Program deradikalisasi juga kontra radikalisme, bisa efektif diwujudkan bila ada partisipasi masyarakat secara efektif baik dalam upaya deteksi dini pencegahan aksi teroris, maupun upaya mengikis habis akar terorisme,” paparnya.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan, upaya pemberantasan terorisme memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Supaya tindakan yang dilakukan aparat dalam upaya pencegahan aksi teroris benar diyakini, bukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“BNPT harus menjadi leading sector dengan masyarakat dalam memberantas terorisme, bukan menjadi sumber polemik yang kontraproduktif di mata masyarakat,” kata Bobby.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Memang, ormas Islam pun bersuara, seperti pernyataan Pemuda Muhammadiyah Pusat.

Dalam laman sangpencerah.id, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui akun twitternya @DahnilAnzar menegur akun resmi @BNPTRI yang seolah membuat stigmatisasi terhadap umat Islam melalui ajakan deradikalisasi di Idul fitri dengan hastag #DeradikalisasiDiidulfitri yang seolah memberikan stigma tunggal umat Islam radikal. Sedangkan pada momentum perayaan hari agama lainnya, akun BNPT tidak menggunakan kalimat Deradikalisasi.

Tidak cukup protes melalui Twitter, Dahnil, langsung menghubungi Kepala BNPT RI, Komjen Suhardi Alius, dan Kepala BNPT RI langsung memerintahkan Deputi yang mengurusi akun resmi BNPT RI tersebut menghapus tweetan yang diprotes.

“Komjen Suhardi Alius selama ini memang memiliki visi agak berbeda dengan kepala BNPT-BNPT sebelumnya, Upaya beliau untuk melawan stigmatisasi terorisme juga aktif beliau rancang, tidak jarang, Suhardi meminta saran berbagai pihak terkait dengan Program Deradikalisasi”, kata Dahnil.

“Dia sangat terbuka berdialog, dia adalah salah satu jenderal polisi yang sangat terbuka dan berdedikasi. Pemuda Muhammadiyah menghormati Suhardi Alius, dan berterimakasih atas kesigapan beliau”, imbuhnya.

Kita bersyukur, setelah menuai perdebatan, cuitan maupun video terkait, memang sudah tak bisa ditemukan lagi di akun milik BNPT RI.

Pernyataan, kritikan, hingga kecaman bukan berarti perlawanan. Namun justru menandakan perhatian Masyarakat dan organisasi massa umat Islam terhadap upaya-upaya penaggulangan terorisme.

Sebab, pada dasarnya terorisme dengan segala ragam dan bentuknya, itu bertentangan dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, dan dalam konteks keindonesiaan pun, tidak sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Islam adalah agama yang mengajarkan rahmat, kesejahteraan, kedamaian begi seluruh alam. (QS Al-Anbiya [21]: 107).

Islam juga agama yang menganjurkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. (QS Al-Maidah [5]: 2).

Serta, Islam melarang mengadakan perusakan tempat-tempat umum di darat maupun di lautan. (QS Ar-Ruum [30]: 41). (RS2/RS1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)