Jakarta, MINA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham mengajak Badan Pangan Nasional (BAPANAS) membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat penerapan jaminan produk halal (JPH) di Indonesia.
“Kami di sini, hadir lengkap. Semua pimpinan BPJPH hadir, untuk bersilaturahmi dan menginformasikan terkait dengan kewajiban sertifikasi halal yang akan mulai diterapkan pada 2024 mendatang,” ujar Aqil saat bertemu dengan Kepala BAPANAS Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Selasa (5/9), demikian keterangan yang diterima MINA.
Ia menjelaskan, sesuai amanat UU 33 tahun 2014 juga UU 6 Tahun 2023 seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal pada 17 oktober 2024.
Aqil mengatakan, berkolaborasi dengan BAPANAS penting untuk dilaksanakan, mengingat badan ini memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pangan di Indonesia, termasuk di dalamnya terkait dengan kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan bagi negara.
Baca Juga: Jawa Tengah Raih Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah 2024 untuk Pelayanan Publik
“Maka dari itu, kami ingin datang, dan apa program kolaborasi yang kita dapat lakukan karena halal sangat erat kaitannya dengan keamanan pangan,” jelasnya.
Arif mengatakan, BAPANAS menyambut baik rencana kolaborasi ini. Saat ini, setidaknya ada sembilan komoditas pangan yang menjadi sasaran tugas BAPANAS, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, cabai. Terkait dengan jaminan produk halal, lanjut Arief, banyak stakeholder di BAPANAS yang juga cukup bersinggungan dengan isu tersebut.
“Kalau perlu ke depan, sertifikasi halal bisa jalan berdampingan dengan program yang kita buat. Seperti sosialisasi sampai pada layanan on the spot,” jelasnya. (R/R8/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Cuaca Jabodetabek Berawan Jumat Ini, Hujan Sebagian Wilayah
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur