BPJPH Wajibkan Sertifikat Halal untuk Obat, Kosmetik dan Barang Gunaan

Jakarta, MINA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai hari ini, Ahad (17/10) memberlakukan tahap kedua kewajiban sertifikat halal, kali ini untuk produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan.

“Tahap kedua ini dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026,” ujar Menteri Agama RI Yaqut seperti dikutip dari laman Kemenag RI.

Sebelumnya pada tahap pertama, diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan.

Pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha.

Hal tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia sebagai amanah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sementara itu, Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham menambahkan, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk secara lebih rinci diatur di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021.

Pasal 139 misalnya, mengatur bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap. Penahapan untuk pertama kali terdiri atas (a) produk makanan dan minuman; (b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan (c) hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Pasal 140 mengatur, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. (R/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)