BPN Bentuk Tim Relawan Siber Kawal Perhitungan Suara KPU

Gedung Sekretariat Nasional Prabowo - Sandi di Menteng, Jakarta Pusat. (MINA)

Jakarta, MINA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membentuk tim Relawan Siber Online (RSO) untuk mengawal perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita bentuk 813.350 Relawan Siber Online. Masing-masing amati web KPU. Amati apa yang terjadi setiap hari,” kata Ketua Tim Siber BPN Agus Maksum dalam sebuah diskusi di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Senin (22/4).

Diskusi bertajuk “Menyoal Netralitas KPU” itu dihadiri sejumlah narasumber seperti Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (MPPAB) Marwan Batubara, Ketua Umum APTSI (Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia) Alfian Usman dan beberapa narasumber lain.

Agus mengatakan, jika relawan tidak tepat dalam pengecekan tersebut maka hasil perhitungan KPU akan sama dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei.

“Apabila kita berhasil awasi dan mencegah perubahan ini, maka hasilnya akan sama dengan data yang BPN miliki, sama dengan hitungan BPN bahwa Prabowo-Sandi menang 60 persen lebih,” ujarnya.

Pembentukan RSO ini, kata Agus, adalah buntut dari pertemuan 14 April dengan KPU dan TKN. Saat itu, BPN melayangkan keberatan kepada KPU soal adanya dugaan 17,5 juta pemilih yang bermasalah.

“KPU sudah mengetahui 17,5 juta pemilih bermasalah yang kita persoalkan, dan akhirnya mereka mengakui bahwa itu memang bermasalah. Namun ketika diliput TvOne, mereka bilang ini salah ketik,” katanya.

Agus mengungkapkan, ada sekitar 19.427 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa yang bermasalah. Menurutnya, hal ini tidak mungkin terjadi karena human error atau salah ketik.

“Tidak mungkin ini salah ketik. Terjadinya cukup banyak. Oleh karena itu kami menuntut supaya ini dilakukan pengusutan, penyusutan, mencari siapa orang yang melakukan ini,” katanya.

Ia menduga bahwa hal ini dilakukan oleh beberapa orang saja. Sebab, kesalahan yang terjadi hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu.

“Namun sampai sekarang belum ada follow up. Mereka hanya mengatakan itu data yang wajar. Padahal pada pertemuan 14 April lalu mereka sudah mengakui data yang tidak wajar itu,” katanya. (L/R06/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)