Jakarta, MINA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta per Maret 2025 menjadi 4,28 persen atau setara dengan 464,87 ribu jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 15,8 ribu jiwa dari periode September 2024 yang berada di angka 449,07 ribu jiwa atau 4,14 persen.
Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan belum menerima laporan resmi dari BPS terkait data terbaru tersebut. Ia mengatakan akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
“Baik, saya pelajari dulu. Besok saya jawab,” kata Pramono saat ditemui awak media di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7).
Ia mengaku akan mengevaluasi apakah lonjakan angka kemiskinan tersebut benar-benar berasal dari warga Jakarta atau lebih disebabkan oleh tingginya arus masuk pendatang yang datang ke Ibu Kota untuk mencari pekerjaan.
Baca Juga: Kunjungi Bazar KBC, Imaam Yakhsyallah Harap Jadi Pasar Islami
“Tentang kemiskinan yang disampaikan tadi, tentunya saya akan pelajari. Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang ke Jakarta,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, saat ini Jakarta masih menjadi magnet utama bagi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menyebut tren urbanisasi mengalami peningkatan signifikan, yang turut memengaruhi data kemiskinan.
“Maka orang yang mencari pekerjaan di Jakarta sekarang ini naik secara signifikan,” imbuhnya.
Berdasarkan data BPS, selain bertambahnya jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan juga menunjukkan pergerakan meskipun tipis. Namun, Jakarta masih menjadi provinsi dengan angka kemiskinan terendah ketiga secara nasional, setelah Kalimantan Selatan dan Bali.
Baca Juga: Imaam Yakhsyallah Jelaskan Lima Ciri Pasar Islami
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa lonjakan kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya biaya hidup di Ibu Kota, ketimpangan akses lapangan pekerjaan, dan minimnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menyusun langkah strategis dan terpadu untuk merespons kondisi ini, termasuk memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan kualitas pelatihan kerja, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga lokal maupun pendatang. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: KLHK Segel Enam Perusahaan Pemilik Konsesi Terkait Karhutla
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur