Brasilia, MINA – Celso Amorim, Penasihat Utama Presiden Brasil, untuk kedua kalinya menunda penandatanganan kontrak dengan produsen militer terbesar Israel, Elbit Systems, untuk 36 kendaraan lapis baja dengan meriam.
Amorim mengatakan, keputusan itu dibuat sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Internasional (ICJ) “untuk tidak bekerja sama dengan Israel di pihak militer” terkait genosida Gaza. MEMO melaporkan, Selasa (13/8).
Pada bulan Mei, Menteri Pertahanan Brasil Jose Mucio Monteiro menunda penandatanganan kontrak pembelian selama 60 hari, dengan surat kabar Brasil O Estado de S. Paulo melaporkan pada saat itu bahwa kesepakatan itu melibatkan impor kendaraan self-propelled hingga 750 juta real Brasil ($145 juta).
Amorim mengatakan dalam pernyataan kepada CNN bahwa “Israel melakukan genosida terhadap Palestina, dan saya menganggap proses pembelian ini rumit.”
Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka
“Pertama, keputusan Pengadilan Internasional merekomendasikan untuk tidak bekerja sama dengan Israel dalam aspek militer, selain itu, kita harus menunggu hingga keadaan ketidakstabilan dalam konflik dengan Gaza berakhir,” imbuhnya, seraya menekankan “pemerintah [Israel] saat ini, yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, telah bertindak dengan cara yang patut dikecam dari sudut pandang militer, jadi mengandalkan Israel secara militer merupakan masalah yang sensitif bagi kami.”
“Aspek politik dan diplomatik dari perjanjian tersebut sangat penting, dan merupakan komponen yang harus terus dievaluasi, dan ini bukan hanya tentang teknologi dan harga,” tegasnya.
Sumber media Brasil melaporkan Menteri Pertahanan Brasil sedang bernegosiasi dengan Israel untuk mengatasi keputusan penangguhan dengan memproduksi kendaraan lapis baja di pabrik perusahaan tersebut di negara bagian Rio Grande do Sul di Brasil selatan.
Proses produksi nasional akan mendorong Presiden Lula da Silva untuk menyetujui kesepakatan tersebut, kata sumber tersebut.
Baca Juga: Ratu Elizabeth II Yakin Setiap Warga Israel adalah Teroris
Penangguhan pada bulan Mei terjadi setelah Jewish Voices for Liberation dan Amnesty International mengirim surat kepada da Silva untuk meminta Brasil memberlakukan embargo pada kesepakatan senjata dengan Israel.
“Tujuh bulan setelah dimulainya serangan militer terbaru Israel di Jalur Gaza, daerah kantong Palestina telah diubah menjadi tanah terlantar oleh Pasukan Pertahanan Israel,” kata para penanda tangan dalam surat mereka.
“Ada kebutuhan mendesak untuk tindakan efektif oleh pemerintah Brasil agar menghentikan serangan yang sedang berlangsung dan memobilisasi sistem internasional guna mengambil tindakan kolektif dalam hukum kemanusiaan internasional dan hukum internasional lainnya,” tambah mereka.
Pada bulan Februari, Brasil mengusir duta besar Israel dan memanggil utusannya sendiri dari Tel Aviv terkait genosida Gaza. []
Baca Juga: AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris
Mi’raj News Agency (MINA)