Brasil Tunda Kesepakatan Senjata dengan Israel

Brasilia, MINA – Menteri Pertahanan Brasil José Múcio Monteiro menunda penandatanganan kesepakatan dengan perusahaan Israel Elbit Systems untuk 36 kendaraan lapis baja dengan howitzer 155 mm, sejenis meriam dengan jangkauan dan presisi tinggi.

Menurut surat kabar Brasil O Estado de S. Paulo, kesepakatan tersebut juga melibatkan impor kendaraan self-propelled senilai hingga 750 juta real Brasil, setara dengan $145 juta, Middle East Monitor melaporkannya.

Surat kabar tersebut menyebutkan penundaan kesepakatan terjadi satu hari setelah organisasi hak asasi manusia dan tokoh politik memberikan tekanan pada pemerintahan Lula untuk mengakhiri perdagangan senjata dengan pemerintah Israel yang telah melakukan kejahatan genosida terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza sejak Oktober lalu.

Múcio mengklarifikasi permintaan penundaan kesepakatan tersebut adalah upaya untuk mendapatkan waktu untuk diskusi politik dengan tujuan menenangkan segala perlawanan dari Partai Pekerja (PT) pimpinan Presiden Lula da Silva dan sekutunya.

Elbit Systems menolak berkomentar mengenai penundaan penandatanganan kesepakatan.

Suara Yahudi untuk Pembebasan bersama Amnesty International mengirimkan surat kepada Presiden Lula, meminta pemerintah Brasil memberlakukan embargo terhadap kesepakatan senjata dengan Israel.

Banyak tokoh terkenal di Brazil, termasuk penyanyi Chico Buarque, mantan menteri José Dirceu dan Paulo Sérgio Pinheiro, dan mantan Menteri Hak Asasi Manusia Paulo Sérgio Pinheiro, serta pendukung PT mendukung inisiatif JVL dan Amnesty dan meminta Lula menangguhkan semua kesepakatan senjata dengan negara pendudukan.

“Tujuh bulan setelah dimulainya serangan militer terbaru Israel di Jalur Gaza, daerah kantong Palestina telah diubah menjadi gurun oleh Pasukan Pertahanan Israel,” kata para penandatangan dalam surat mereka kepada Lula.

“Ada kebutuhan mendesak akan tindakan efektif dari pemerintah Brasil untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung dan memobilisasi sistem internasional untuk mengambil tindakan kolektif sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan hukum internasional lainnya,” ujar mereka.

Para penandatangan menyatakan keyakinan mereka bahwa pemerintah Brasil harus mengambil tindakan nyata dan segera untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran terhadap norma-norma wajib hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Brasil harus menjauhkan diri dari kerja sama apa pun dengan Israel karena negara tersebut mempertahankan beberapa perjanjian kerja sama politik, komersial, budaya dan militer dengan negara tersebut,” kata mereka.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Brasil untuk segera menangguhkan semua perjanjian pertahanan dengan Israel dan menghentikan semua impor senjata dan ekspor peralatan militer yang dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap warga sipil, termasuk kejahatan perang di Jalur Gaza,” tambah surat pernyataan itu. []

Mi’raj News Agency (MINA)