BROUK SAMBUT RESOLUSI SENAT AS

Rohingya di Inggris (BROUK)" width="300" height="209" /> Organisasi Burma-Rohingya di Inggris (BROUK)

London, 5 Safar 1436/29 November 2014 (MINA) – Organisasi Burma-Rohingya di Inggris (BROUK) menyambut resolusi yang diberikan Senat Amerika Serikat (AS) untuk Myanmar, mengutuk segala bentuk penganiayaan dan diskriminasi terhadap kelompok etnis Muslim Rohingya.

“BROUK mengucapkan banyak terima kasih kepada Senator AS Menedez dan Senator Mark Kirk untuk memperkenalkan resolusi ini,” kata Presiden BROUK, Tun Kin, Rohingya News Agency (RNA) yang dikutip Mi’raj ISlamic News Agency (MINA) melaporkan, Sabtu.

Presiden BROUK mengatakan jika pemerintah AS ingin melihat kemajuan yang jelas mengenai masalah Rohingya di Myanmar, mereka harus memiliki agenda yang jelas.

“Mereka harus memiliki agenda yang jelas dan terukur untuk kemajuan Rohingya, termasuk mendesak pemerintah segera memberikan kewarganegaraan dan mencabut pembatasan bantuan, perkawinan dan termasuk pendidikan untuk mereka,” tegasnya.

Hal itu dikatakan merujuk pada sambutan presiden Obama yang harus memberikan martabat yang sama terhadap semua orang. Dan dia menyayangkan sampai detik ini belum ada kemajuan, bahkan situasi terus memburuk.

Majelis tinggi badan legislatif Amerika Serikat (Senat), beberapa pekan lalu memberikan setidaknya delapan resolusi kepada pemerintahan Myanmar dalam menangani Rohingya.

Pertama, Pemerintah Myanmar hendaknya mengembangkan solusi non-diskriminatif dan komprehensif yang membahas kebutuhan negara bagian Rakhine untuk perdamaian, keamanan, keharmonisan, dan pengembangan dengan aplikasi yang adil menurut aturan hukum yang berlaku. Setidaknya 1,5 juta etnis minoritas Rohingya di seluruh dunia, lebih dari 1,2 juta tinggal di Myanmar dan sebagian besar di bagian utara negara bagian Rakhine, termasuk 140.000 pengungsi internal (IDP). Sementara keamanan, stabilitas dan pembangunan negara itu sangat tergantung pada aturan hukum dan kebebasan diberikan tanpa diskriminasi termasuk dalam hal mencari mata pencaharian.

Kedua, memanggil dan memberikan kebebasan untuk menjalankan tugas bagi LSM dan petugas kesehatan internasional Medecins Sans Frontieres (MSF) yang telah menjaga kesehatan Muslim Rohingya puluhan tahun lalu. Ribuan Rohingya sangat bergantung pada bantuan internasional untuk makanan, perawatan kesehatan, tetapi para petugas kesehatan belum diizinkan untuk menjalankan tugas mereka sejak Februari lalu.

Ketiga, pemerintah Myanmar hendaknya mengakhiri semua bentuk penganiayaan dan diskriminasi, termasuk kebebasan bergerak untuk etnis Rohingya dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional untuk semua kelompok minoritas etnis dan agama di Myanmar. Hingga saat ini, pemerintah lokal membatasi akses mata pencarian, pendidikan dan kesehatan mereka. Termasuk mendapatkan izin resmi untuk menikah, mereka dikenakan syarat berat dan diwajibkan membayar untuk mendapatkan persetujuan.

Keempat, pemerintah Myanmar harus menghormati hak-hak Rohingya untuk identifikasi diri, merumuskan kembali UU Kewarganegaraan 1982 yang sudah diakui hukum internasional, dan mencakup Rakhine dan Rohingya, baik pemimpin dan anggota masyarakat dalam proses penyusunan ulang (sensus).

Kelima, pemerintah Myanmar harus mendukung penyelidikan internasional dan independen terhadap kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine sejak Juni 2012, melaksanakan rekomendasi yang diajukan, dan mengadili para pelaku kekerasan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Keenam, pemerintah Myanmar sesuai dengan norma-norma internasional menyediakan akses kemanusiaan tak terbatas pada organisasi internasional untuk semua yang membutuhkan, tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, etnis, gender, keyakinan agama, atau pandangan politik.

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai

Ketujuh, pemerintah daerah harus melindungi hak-hak pencari suaka dan pengungsi Rohingya, serta menghormati prinsip hukum internasional non-refoulement.

Kedelapan, pmerintah Amerika Serikat dan masyarakat internasional agar menyeru pemerintah Myanmar untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mengakhiri penganiayaan dan diskriminasi kepada masyarakat Rohingya dan melindungi hak-hak dasar dari semua kelompok minoritas etnis dan agama di Myanmar.(T/P004/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)