BSKLN Kemlu Gandeng Akademisi dalam Penguatan Hubungan Indonesia dengan Negara Pasifik

Jakarta, MINA – Pusat Strategi Kebijakan Aspasaf (PSKK Aspasaf), Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu RI, menggandeng para akademisi dari berbagai universitas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Peran Akademisi dalam Penguatan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Pasifik; Pacific Elevation,” Selasa (13/6).

FGD yang dilaksanakan secara hybrid di The Phoenix Hotel Yogyakarta dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Dr. Yayan G.H. Mulyana.

Dalam sambutannya, Dr. Yayan G.H. Mulyana, Kepala BSKLN menegaskan, FGD ini merupakan kick off dari program melembagakan keterlibatan akademisi dalam penyusunan dan implementasi dari Kebijakan Pacific Elevation.

Dalam kaitan hubungan dengan negara-negara di Kawasan Pasifik, disampaikan sejarah mencatat sejak zaman kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno telah menyadari nilai strategis Indonesia sebagai juga negara Pasifik.

“Pandangan geopolitik tersebut diejawantahkan dalam berbagai hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara – negara di Kawasan Pasifik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, Plt. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristi juga berkesempatan memberikan sambutan dengan menekankan dukungan Pemerintah atas kontribusi akademisi dalam meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Pasifik tersebut.

Dra. Tjitjik menyampaikan pentingnya kolaborasi akademisi dengan dunia swasta, baik di dalam dan luar negeri sebagai salah satu alasan transformasi Pendidikan Tinggi tahun 2020 dalam upaya membangun link and match dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri, termasuk di Kawasan Pasifik.

Dalam paparannya, Dr. Djaka Marwasta menilai bahwa saat ini kajian Pasifik dan keahlian terkait Pasifik bagi ilmuwan Indonesia masih cukup rendah.

Disamping itu, isu-isu strategis seperti perubahan dan pendanaan lingkungan, masyarakat adat, pelestarian ekosistem maritim, dan potensi pariwisata, belum menjadi perhatian di tingkat pendidikan tinggi.

“Sejauh ini, kajian Pasifik jarang menjadi bahan pengajaran di universitas di Indonesia,” ungkapnya.

Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut adalah para akademisi dari berbagai wilayah seperti Prof. H. Darwis, MA., PhD, Ketua Pusat Studi Pasifik Selatan, Universitas Hasanuddin; Dr. Melyana Ratana Pugu M.Si, Ketua Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Cendrawasih, Jayapura; Dr. Arlinah, Ketua Pusat Studi Melanesia Universitas Khairun, Maluku dan Dr. Djaka Marwasta S.Si., M.Si, Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

FGD yang dipandu oleh Ibu Indah Mekawati, Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri dihadiri para akademisi dari berbagai universitas dan pusat-pusat kajian.

Terkait dengan peran akademisi, ditegaskan oleh Ibu Arlinah bahwa dengan pengetahuan, jaringan, independensi berpikir, kemampuan analisis ilmiah, dan peran sebagai pendidik, maka akademisi memiliki peluang yang besar dalam implementasi pendekatan people to people contact.

“Peran mereka dalam menganalisis, merancang, dan melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat hubungan antarindividu dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam diplomasi antarnegara dan mempromosikan pemahaman lintas budaya serta kerja sama yang lebih baik,” imbuhnya.

Sementara Dr. Melyana memberikan catatan terkait dengan kurangnya dukungan dari kementerian dan lembaga terkait untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik di kawasan Pasifik.

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum sepenuhnya melibatkan akademisi dalam berbagai aktivitas diplomasi dan kajian-kajian terkait pasifik. Lebih lanjut, perlu dibangun rasa percaya untuk menjadikan Papua sebagai Hub ke kawasan Pasifik,” ujarnya.

Sebagai pembicara terakhir, Prof Darwis, menyimpulkan, Pasifik Selatan memiliki posisi penting bagi Indonesia secara geopolitik dan geoekonomi. Meskipun menghadapi kendala seperti hutang, inflasi dan dampak konflik Rusia-Ukraina, tetapi Kawasan Pasifik diprediksi dapat pulih dan memiliki potensi ekonomi besar.

Dalam hal ini, Akademisi Indonesia dan Negara-Negara Kawasan Pasifik dapat memaksimalkan potensi ekonomi kedua pihak melalui penguatan komunitas epistemic yang kontributif secara ekonomi.

Dalam sambutan penutup, Kapus SKK Aspasaf menegaskan bahwa dunia akademisi harus mendapat tempat dalam pengambilan kebijakan di Kementerian Luar Negeri.

Sejauh ini, pelibatan para akademisi telah banyak dilakukan, khususnya dalam berbagai kajian yang dilakukan oleh BSKLN. Para akademisi dinilai mampu menumbuhkan lokalitas kebijakan luar negeri sehingga dapat diimplementasikan secara optimal.

Secara umum, para peserta FGD melihat bahwa soft diplomacy melalui jalur pendidikan sangat strategis. Dalam hal ini, tawaran beasiswa bagi mahasiswa asal negara-negara Pasifik sangat dibutuhkan.

Pemberian kesempatan bagi para mahasiswa asal negara-negara Pasifik serta kolaborasi penelitian menjadi salah satu langkah yang efektif untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di berbagai negara tersebut.

Para peserta sepakat perlunya kolaborasi, termasuk pembentukan komunitas akademisi seluruh Indonesia, dimulai dengan peserta FGD, terkait dengan isu Pasifik guna memberikan kontribusi konkret dan sustainable Indonesia bagi Kawasan Pasifik.(R/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)