Bukhori Minta Kemenag Latih Tenaga Administrasi Ponpes

Jakarta, MINA – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengungkapkan, tata kelola administrasi menjadi salah satu masalah terbesar di pondok pesantren.

Untuk itu, dia meminta Kementerian Agama menyelenggarakan pelatihan yang menyasar tenaga administrasi khususnya di pondok pesantren guna meningkatkan kapasitas mereka.Katanya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (14/9).

Bukhori memandang problem terbesar di pesantren yang jarang disorot pemerintah adalah kurangnya kapasitas sumberdaya manusia, dalam hal ini tenaga administrasi (admin), yang bertanggung jawab menangani masalah pengelolaan data lembaga, keuangan, dan administrasi yang berkaitan dengan EMIS (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan).

“Kurangnya kecakapan tenaga administrasi mengelola EMIS mengakibatkan pendataan EMIS di masing-masing lembaga pendidikan, khususnya yang nonformal, tidak berjalan dengan baik,”

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

Sebagai informasi, EMIS (Education Management Information System/Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Manfaat EMIS bagi Kemenag sendiri adalah sebagai bahan penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengembangan pendidikan khususnya bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

Sementara, di antara manfaat EMIS bagi lembaga pendidikan keagamaan semisal madrasah dan pesantren adalah untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari Kemenag dan pemenuhan legalitas untuk mengakses bantuan dari pemerintah semisal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain ditingkatkan kapasitas sumberdaya manusianya, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini mengatakan, untuk mendukung tata kelola administrasi lembaga ponpes secara khusus juga perlu ditunjang dengan pengadaan unit komputer melalui program satu ponpes, satu komputer.

Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar

“Sehingga dengan kombinasi kedua hal ini, yakni kecakapan SDM dan akses komputer bagi ponpes, saya optimis pengelolaan EMIS dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan tentunya dapat membantu kepentingan Kemenag,” pungkasnya.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Pemain Judol di Indonesia 8,8 Juta Orang, Mayoritas Ekonomi Bawah