Bukhori Minta Pemerintah Utamakan Pertimbangan Kehalalan Vaksin

Jakarta, MINA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan penggunaan vaksin buatan Astra Zeneca yang mengandung babi karena alasan kedaruratan.

Merespon hal itu, Anggota Komisi VIII yang membidangi masalah agama, DPR RI, Bukhori Yusuf  meminta pemerintah untuk, secara tegas, lebih cermat memilih vaksin dengan mengutamakan pertimbangan aspek kehalalan disamping aspek efikasi.

“Kami meminta kepastian kehalalan dari pemerintah untuk vaksin lain yang akan disuntikan ke masyarakat,” ungkapnya, dalam keterangan pers yang diterima MINA, Ahad (21/3).

Sebab itu, Bukhori mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ke depan untuk mengambil peran lebih proaktif dalam mengontrol kepastian kehalalan semua vaksin yang telah ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini menilai, pertimbangan kehalalan vaksin juga berpengaruh terhadap program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah mengingat komposisi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim.

Aspek penerimaan masyarakat, demikian Bukhori melanjutkan, juga menjadi penting. Ketika masih ada keraguan di masyarakat terkait kehalalan, pasti berpengaruh terhadap turunnya animo mereka untuk divaksin, sambungnya.

“Alhasil, jika tren ini berlanjut seiring dengan tidak adanya kepastian, maka tujuan untuk membentuk herd immunity melalui vaksinasi bisa jauh dari harapan,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menetapkan enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. Keputusan pemerintah ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keenam jenis vaksin untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah vaksin yang diproduksi oleh: PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca,  Sinopharm, Moderna, Pfizer dan Sinovac.(R/R1/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)