BULGARIA KECAM RENCANA PEMBANGUNAN PEMUKIMAN ILEGAL BARU ISRAEL

Bulgaria, (Foto: Stoep)" width="300" height="321" /> Wakil Menteri Luar Negeri Bulgaria, Valentin Poriazov (Foto: Stoep)

Sofia, 12 Dzulhijjah 1435 /6 Oktober 2014 (MINA) – Wakil Menteri Luar Negeri Bulgaria, Valentin Poriazov mengecam rencana pembangunan pemukiman illegal Israel yang baru dan menegaskan negaranya akan menghadiri konferensi rekonstruksi Gaza.

Dia menegaskan, perwakilan dari Bulgaria akan menghadiri konferensi rekonstruksi Gaza yang akan diselenggarakan oleh Kairo pada 12 Oktober mendatang. Delegasi akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Bulgaria, Daniel Mitov. Kantor berita Palestina, Wafa melaporkan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin.

Selama pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Bulgaria, Ahmad al-Madbuh, Poriazov menyuarakan kecaman negaranya terhadap rencana Israel baru-baru ini untuk membangun 2.610 unit pemukiman ilegal di kawasan ‘Givat Hamatos’ dan pengambilalihan beberapa rumah Palestina di lingkungan Silwan, Al-Quds Timur.

Dalam hal ini, Israel merebut wilayah dan membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina dan menyebabkan kerusakan hebat dan berlarutnya pembicaraan damai yang didukung oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB.

Poriazov meminta Israel untuk mengembalikan tanah rakyat Palestina dan berkomitmen mencapai perdamaian.

Dia menekankan, negaranya tidak akan mengakui usaha-usaha mengubah perbatasan yang telah ditentukan dalam kesepakatan 1967, termasuk perubahan Israel di Al-Quds Timur.

“Hubungan negara kami dengan Israel bergantung pada komitmennya berdamai berdasarkan solusi dua negara,” katanya.

Sebelumnya, anggota negra-negara yang tergabung dalam forum Uni Eropa (UE) juga melakukan tindakan yang sama. Melalui juru bicaranya, John Gatt-Rutter mengecam rencana Israel membangun pemukim ilegal baru di Givat Hamatos, selatan Al-Quds Timur yang diduduki.

“Ini merupakan langkahIsrael yang sangat merugikan, tindakan seperti ini dapat merongrong prospek untuk solusi dua negara dan menimbulkan berbagai pertanyaan, adakah komitmen Israel untuk penyelesaian damai dengan Palestina?,” katanya.

Menurut pantauan badan pengawas ‘Peace Now’, rencana pembangunan pemukiman ilegal baru di lingkungan Givat Hamatos, Al-Quds Timur telah dijadwalkan Israel sejak 2012 lalu dan mendapat persetujuan dari pemerintah negeri Yahudi itu pada akhir pekan lalu.

Proyek pembangunan ini juga menuai kritik tajam dari sekutu dekat Israel, Amerika Serikat. Washington menyatakan keprihatinannya terkait pembangunan yang disahkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.(T/P011/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)