CERITA RATUSAN “SEKOLAH HANTU” DI PAKISTAN

Sekolah Hantu" di provinsi Balochistan, Pakistan. (Foto: dok. Zamanmsd.wordpress.com)" width="300" height="225" /> “Sekolah Hantu” di Provinsi Balochistan, Pakistan. (Foto: dok. Zamanmsd.wordpress.com)

Oleh: Rudi Hendrik, wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Pihak berwenang Pakistan telah menghentikan pendanaan ratusan lembaga pendidikan yang tercatat ada di atas kertas tapi tidak ada wujudnya di lapangan. Mereka menyebutnya “Sekolah Hantu”.

Dalam membasmi Sekolah Hantu itu, pemerintah juga telah memecat 450 guru yang hanya ada absensinya tapi tidak ada kehadirannya untuk mengajar siswa.

Pejabat Provinsi Balochistan berjanji akan menindak keras praktik buruk yang membudaya di provinsi barat daya Pakistan itu.

Menteri Pendidikan di Balochistan, Raza Khan Muhammad Barrech mengatakan, banyak guru yang menerima gaji tanpa melakukan tugasnya dalam proses pemecatan.

“Kami telah menyelidiki dan menutup sekolah-sekolah tersebut pada tahun lalu,” katanya. “Satu-satunya cara untuk benar-benar menutupnya adalah dengan tidak memberikan dana kepada sekolah-sekolah.”

Raza Khan mengungkapkan, ada sekitar 400 sampai 500 Sekolah Hantu di wilayah yang ada hanya di atas kertas. Setengah dari sekolah itu ditinggalkan oleh para gurunya ketika siswa-siswanya juga tidak muncul untuk sekolah.

Namun Abdul Saboor Kakar, Sekretaris Pendidikan Provinsi mengungkapkan telah menghentikan dana untuk sekitar 650 Sekolah Hantu.

“Pendidikan adalah prioritas utama kami dan kami membersihkan semua Sekolah Hantu dan menindak guru absen, kebanyakan dari mereka direkrut dengan alasan politik di masa lalu,” kata Raza Khan.

Pemerintah provinsi kini sedang dalam proses pelaksanaan pasal 25-a konstitusi yang menyebutkan: negara wajib memberikan pendidikan gratis kepada semua anak Pakistan, dari usia lima sampai 16 tahun dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Banyaknya “Siswa Hantu” dan “Guru Hantu” yang telah terdaftar di lembaga pendidikan di wilayah tersebut, ini menunjukkan banyaknya sekolah yang mendapatkan keuntungan dari bantuan dana.

Akhir tahun lalu, sebuah situs web meluncurkan program Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) untuk mengidentifikasi Sekolah Hantu yang disebut-sebut. Program itu membantu untuk memastikan kehadiran guru di sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Balochistan.

PAKISTAN-300x197.jpg" alt="Sebanyak 62 persen dari 6,7 juta anak perempuan Pakistan putus sekolah. (Foto: Blog Reuters)" width="300" height="197" /> Sebanyak 62 persen dari 6,7 juta anak perempuan Pakistan putus sekolah. (Foto: Blog Reuters)

Perbaikan di Sektor Pendidikan

Menurut Roshan Bharucha, mantan senator dan pekerja sosial di Balochistan, rencana untuk meningkatkan pendidikan di wilayah tersebut sedang dalam proses.

“Banyak anak-anak putus sekolah dikarenakan kurangnya fasilitas dan mekanisme kawal imbang (checks and balances) dalam sistem pendidikan. Namun, ini tampaknya akan berubah,” kata Roshan.

“Fenomena Sekolah Hantu tidak hanya di Balochistan, tetapi juga di banyak daerah pedesaan lainnya di Pakistan. Ini harus diberantas karena dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan,” ujarnya.

Provinsi Baluchistan memiliki sekitar 12.500 sekolah-sekolah pemerintah dan pejabat sedang membuat upaya untuk memperbaikinya.

Sesuai dengan laporan pendidikan 2015, sekitar sepertiga dari anak-anak usia sekolah dasar berada di luar sekolah, sementara 42 persen penduduk berusia 10 tahun ke atas adalah buta huruf.

Di tingkat nasional, sekitar dua pertiga wanita berusia 15 tahun ke atas tidak bisa membaca dan menulis, dan 35 persen anak perempuan keluar dari sekolah.

“Diperkirakan lebih dari 6,7 juta anak putus sekolah, dan mayoritas dari mereka (62 persen) adalah anak perempuan,” kata laporan itu.

UNESCO dan Pemerintah Pakistan baru-baru ini meluncurkan program “Girls’ Right to Education” untuk rakyat Pakistan senilai $ 7 juta.

Program itu bertujuan untuk mendaftarkan 50.000 lebih anak perempuan di sekolah dasar di daerah terpencil selama tiga tahun ke depan. (P001/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)