Chen: Jika Taiwan Ditolak Jadi Anggota Interpol, Celah Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Jakarta, MINA – Pada Selasa, 15 Oktober 2019, akan diadakan pertemuan INTERPOL ke-88 tahun yang akan diadakan di Santiago, Chili.

Untuk bisa berpartisipasi dalam organisasi ini, John Chen, Kepala Perwakilan TETO (Taipei Economic and Trade Office) di Jakarta, menyatakan, kejahatan internasional saat ini selalu berubah setiap hari.

“Taiwan adalah anggota komunitas internasional, sangat sering berinteraksi dengan banyak negara. Jika ditolak untuk berpartisipasi dalam Interpol karena faktor politik, itu akan menjadi celah yang besar bagi pemberantasan kejahatan internasional,” ujar John Chen dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (14/10).

Sementara Huang Ming-Chao, Komisaris Biro Investigasi Kriminal (Criminal Investigation Bureau) Departemen Dalam Negeri Taiwan secara khusus menulis artikel yang berjudul “Memerangi Kejahatan Internasional, Tidak Bisa Tanpa Taiwan” ,dan memohon kepada semua negara di dunia untuk mendukung partisipasi Taiwan di organisasi Interpol.

John Chen mengatakan, keikutsertaan Taiwan sangat penting dalam memerangi kejahatan lintas negara. Sebagai contoh, pada tahun 2018, polisi di Taiwan dan Indonesia bekerja sama dan berhasil menyita satu ton amfetamin di kapal penangkap ikan di Batam, Indonesia.

“Ini menunjukkan kemampuan dan kemauan Taiwan untuk menyelidiki dan mencegah kejahatan lintas negara. Taiwan adalah pusat sirkulasi penting bagi personel, transportasi, perdagangan, dan informasi di Asia Timur,” imbuhnya.

Jika gagal untuk berpartisipasi dalam Interpol, lanjut John Chen, Taiwan tidak akan bisa secepatnya memperoleh informasi kejahatan penting dari kepolisian internasional.

“Ini merupakan celah yang bisa menghambat Taiwan dan negara lain dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional. Sangat disayangkan karena faktor politik, Taiwan telah dikecualikan dari Interpol, halangan politik yang tidak masuk akal ini bahkan telah menghambat kesediaan negara lain untuk bekerja sama dengan Taiwan dalam kepolisian,” imbuhnya lagi.

John Chen mengatakan, hanya dengan mengikutsertakan Taiwan ke dalam Interpol, upaya negara-negara untuk memerangi kejahatan tidak akan sia-sia.

Dia mengimbau Indonesia dan negara-negara lain di dunia mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam Interpol sebagai pengamat dan ikut serta dalam berbagai pertemuan.

John Chen mengatakan, Taiwan adalah entitas ekonomi terbesar ke-22 di dunia dan negara pengekspor terbesar ke-17.

Pada tahun 2018, ada 68,9 juta penumpang masuk dan keluar dari Taiwan. Apabila Taiwan dikecualikan dari INTERPOL, lanjut dia, ini akan merugikan kerja sama global melawan terorisme dan upaya untuk memerangi kejahatan lintas negara seperti narkoba, penipuan melalui telekomunikasi dan kejahatan dunia maya.

John Chen menyatakan, Taiwan bukan bagian dari China. “China tidak dapat dan tidak memiliki hak untuk mewakili Taiwan di tingkat internasional,” tegasnya.

Dia juga menyatakan, hanya pemerintah yang dipilih oleh 23 juta orang Taiwan dalam proses demokrasi yang dapat mewakili Taiwan dalam INTERPOL, dan bertukar pikiran serta bekerja sama dengan INTERPOL dan negara-negara di seluruh dunia dalam hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan lintas negara.

Sementara Komisaris Huang mengatakan Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kantor Divisi Narkoba dan Kejahatan PBB bersama Interpol karena faktor politik, terutama tidak bisa memperoleh informasi mengenai “I-24/7 Sistem Komunikasi Polisi Global” serta “database Dokumen Perjalanan (SLTD) mengenai pencurian dan kehilangan”.

“Taiwan juga sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang akan menjadi celah utama dalam jaringan pertahanan bersama anti-narkoba, keamanan dan jaringan pertahan anti-terorisme global,” jelasnya.

Komisaris Huang menyebutkan, bahkan di bawah kondisi yang sulit seperti ini, polisi Taiwan tetap berusaha mengerahkan seluruh tenaga memerangi kejahatan lintas negara, juga bisa berhasil memecahkan banyak kasus kejahatan internasional.

Namun, meskipun Taiwan secara aktif mencari informasi kejahatan terbaru melalui saluran bilateral, masih ada banyak negara yang tidak mau bekerja sama karena pertimbangan politik. Misalnya, pada tahun 2017, unit kepolisian Taiwan mengirimkan 130 permintaan untuk berbagi informasi dan bantuan ke negara-negara terkait, ternyata hanya menerima 46 tanggapan.

Oleh karena itu, hanya dengan berpartisipasi dalam INTERPOL, Taiwan dapat mengatasi rintangan politik, mendapatkan informasi kriminal secara tepat waktu dan lengkap, menjaga keamanan nasional dan keamanan sosial dengan tepat, dan bekerja sama dengan agen kepolisian global untuk memerangi kejahatan lintas negara.

Komisaris Huang mengatakan, kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba sering kali melibatkan banyak negara dan wilayah, dengan demikian banyak breakpoint investigasi telah dibentuk.

Kejahatan penipuan jaringan telekomunikasi saat ini telah melintasi batas negara dan menjadi kelompok kriminal antar negara dengan pembagian kerja yang terorganisir dan lengkap.

Negara-negara lain telah mendirikan platform telekomunikasi ilegal (ruang komputer), yang secara curang melalui teknologi jaringan dan transmisi komunikasi untuk meningkatkan kesulitan pelacakan. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi kesulitan dan berbagi pengalaman, ini tergantung pada kerja sama internasional untuk melacak sumbernya, blokir jalur pencucian uang dan pendapatan yang ilegal, dan secara menyeluruh membongkar organisasi-organisasi kejahatan internasional, narkoba dan penipuan.

Reprensetative John Chen dan Komisaris Huang bersama-sama menghimbau agar pemeliharaan kebutuhan keamanan global dan keadilan sosial harus berada di atas hambatan geografi, ras, dan politik.

“Marilah mendukung Taiwan sebagai pengamat untuk menghadiri Konferensi tahunan INTERPOL, dan memungkinkan Taiwan untuk berpartisipasi dalam Kantor Divisi Narkoba dan Kejahatan PBB serta Interpol, untuk mengikuti berbagai konferensi dan kegiatan pelatihan,” tambahnya.(L/R01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)