Covid-19 Men-challenge Amerika Serikat

Oleh: Rifa Berliana Arifin, Kared Arab MINA

Amerika Serikat menjadi negara teratas dalam kasus Covid-19. Pada 29/3 tercatat sebanyak 123.578 kasus  di negara itu, menjadi angka terbanyak melampaui Cina 81.439 kasus dan Italia 92.472 kasus.

Penduduk Amerika Serikat berjumlah 329 juta. Negara ketiga terbesar terpadat di dunia setelah Cina dan India. Indonesia berada di urutan keempat setelah AS.

Maka seandainya jika digabungkan populasi penduduk Inggris (66 juta), Perancis (67 juta), Italia (60 juta), Spanyol (47 juta) dan Jerman (83 juta) pun jumlahnya belum sebanyak AS.

Sampai saat ini, COVID-19 telah membunuh lebih dari 2.400 warga Amerika, akan tetapi virus H1N1 yang terjadi pada tahun 2009-2010 di AS menewaskan 12.469 orang. Nyawa tetaplah nyawa, angka kematian begitu besar, tapi bagi AS ini bukan akhir dari segalanya.

Jika kita melihat peta AS, negara bagian yang paling parah terkena COVID-19 adalah New York dengan 52.318 kasus. Bisa disimpulkan bahwa New York menyumbang hampir setengah dari total kasus Covid-19 di AS.

Seandainya New York adalah sebuah negara, ia akan menduduki posisi keenam dengan kasus COVID-19 terbanyak setelah Italia (92.472), Cina (81.439), Spanyol (73.235), AS (tanpa New York) dan Jerman (57.695).

Selain New York, negara bagian yang paling terdampak Covid-19 adalah negara bagian yang paling “terglobalisasi” seperti California dan Washington . Kedua negara bagian itu adalah yang selalu menjadi magnet kunjungan orang ke manapun ke AS, karena di sana Hollywood, Beverly Hills, Silicon Valley, Patung Liberty, Times Square, Empire State Building, Manhattan, Central Park, Harlem, Brooklyn.

Di samping itu New York adalah juga jadi pusat perhatian dunia secara politis maupun ekonomi. Seolah menjadi ibukota dunia, sebab Markas Besar PBB ada di kota metropolitan ini. Ribuan diplomat asing berkantor di sini. Demikian banyak warga negara asing dari berbagai negara dan berbagai organisasi internasional,  berhubungan dengan Markas Besar PBB. New York juga adalah salah satu pasar saham terbesar di dunia yang dikenal sebagai New York Stock Exchange (NYSE). Dan secara politis kekinian, dari New York pula Presiden Donald Trump berasal.

Washington itu salah satu negara bagian di AS, berbeda dengan Washington DC (District of Columbia) yang merupakan ibukota AS. Meskipun tidak sebesar New York dan California, Washington menjadi tempat perusahaan multinasional raksasa seperti Microsoft, Boeing dan Starbucks. Orang-orang selalu bepergian ke wilayah ini untuk menghadiri pertemuan bisnis, karena itu logis jika kasus Covid-19 pertama di AS berasal dari Washington.

Sedangkan negara bagian AS lainnya yang terkesan “pedesaan” dan “pedalaman” adalah justru yang tidak terpengaruh, seperti Montana, Wyoming, Dakota Utara, Dakota Selatan, Nebraska, Virginia Barat. Di negara bagian ini lebih mudah menemukan gandum dan jagung daripada manusia apalagi berharap ada gedung-gedung mencakar langit. Mungkin karena terpisah dari interaksi dengan luar maka wilayah-wilayah ini susah untuk terinfeksi COVID-19.

Cara virus COVID-19 menyebar tak ayalnya seperti bisnis MLM, yakni negara yang paling awal terkena dampak (New York, California, Washington) akan tetap menjadi wilayah terbesar yang terdampak kasus, sedangkan negara yang lebih lambat akan tetap menjadi negara yang paling tidak terpengaruh COVID-19. Seperti MLM yang berada di upline akan untung lebih banyak dari yang berada di downline.

Negara-negara Bagian yang dipegang oleh Partai Republik lebih sedikit kasus Covid-19 dibandingkan dengan negara-negara bagian yang dipegang oleh Partai Demokrat.  Delapan dari sepuluh negara bagian yang terjangkit Covid-19 adalah yang dikuasai Partai Demokrat : New York, New Jersey, California, Washington, Michigan, Illinois, Louisiana, dan Pennyslvania, sementara Partai Republik hanya pegang dua yaitu Massachusetts dan Florida.

Virus COVID-19 tidak mengenal partai politik. Tapi faktanya setiap partai membawa ideologi yang berbeda. Ideologi itulah yang  mempengaruhi arah kebijakan dan kewenangan terutama dalam situasi wabah ini, akhirnya pasti hasilnya pun akan berbeda-beda.

Negara-negara bagian di AS memiliki otonomi sendiri, negara bagian diberikan otoritas untuk mengelola kebijakan dalam negerinya seperti peraturan, pajak dan cukai, jadi mereka dapat memiliki kebijakan masing-masing dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

Trump sebagai kepala pemerintah federal hanya bisa mengambil tindakan dalam hubungan dengan luar negeri,  seperti melarang warga asing masuk ke AS, seperti larangannya terhadap warga Cina dan Eropa. Akan tetapi kebijakan-kebijakan internal seperti kontrol pergerakan dari satu negara ke negara lain berada di bawah yurisdiksi negara bagian.

Negara bagian yang dipegang Partai Demokrat memberlakukan kebijakan stay at home kepada warganya. Berbeda dengan Partai Republik yang tidak mewajibkan warganya stay at home akan tetapi wajib bagi warga yang datang dari zona merah seperti New York.

Partai Demokrat tidak melakukan hal yang sama yang Partai Republik lakukan adalah karena berpendirian, kebijakan stay at home melanggar hak asasi manusia dalam hal ini hak untuk bepergian,  sehingga dianggap sebagai sebuah upaya diskriminasi negara terhadap rakyatnya.

Di lain fihak Partai Republik tidak memberlakukan stay at home karena khawatir ekonomi mati alias tidak bergerak. Maklumlah. Partai Republik disebut juga sebagai partai yang dinominasi kaum kapitalis.

Partai Demokrat sebagian besar diisi oleh anggota ahli hukum dan para pengacara. Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden mereka adalah pengacara. Pengacara memiliki “wirid” harian selain “kebebasan”, “aturan hukum”, “hak asasi manusia” dan dalam kasus ini, “hak negara” menjadi isu.

Sejak ada Covid-19, Trump sudah berencana melakukan pelarangan perjalanan antar negara bagian, akan tetapi Partai Demokrat memprotes karena itu tidak berada dalam wewenang Trump. Hanya pemerintah negara bagian saja yang bisa memberlakukan itu, pemerintah negara bagian yang bisa melarang masuk dan keluar warganya. Secara konstitusi AS itu benar, tetapi AS saat ini berhadapan dengan krisis COVID-19 serius.

Gubernur New York Andrew Cuomo tidak berhenti menyalahkan Trump atas kasus Covid-19 ini, terlebih saat Trump hanya mengirim 400 ventilator untuk pasien Covid-19 di New York. Gubernur Cuomo begitu marah dan mengamuk karena yang ia minta adalah 30.000 pcs. Ia mengatakan berarti secara tidak langsung Trump akan membiarkan sisa pasien Covid-19 di New York mati karena terbatasnya ventilator.

Media pro Partai Demokrat seperti New York Times begitu mengangkat Cuomo yang menyudutkan Trump, Adik Cuomo sendiri, Chris Cuomo seorang host di Media CNN juga begitu memuji perangai kakaknya itu. Mungkin anda sekarang makin mengerti kenapa Trump sering ngamuk terhadap media-media, bahkan dia pernah katakan mereka “fake news”.

New York menjadi negara bagian pertama yang dibantu Trump dengan ventilator, meskipun bisa saja Trump mengabaikannya dan mengutamakan negara bagian milik Partai Republik seperti Florida dan Massachusetts yang juga banyak kasus Covid-19 di sana.  Tapi Trump punya agenda terselubung (hidden agenda). Karena ventilator menjadi barang langka saat ini di AS, Trump meminta perusahaan General Motors untuk memproduksi ventilator 100.000 ribu buah dalam tiga bulan ke depan.

Setelah ditelusuri, sejak tanggal 17 Maret Trump sudah meminta Cuomo melalui akun Twitter miliknya untuk “do more“, tapi Cuomo malah membalas balik dengan cuitan “You have to do something! You’re supposed to be President.” Cuomo menyindir sebetulnya yang Presiden saya atau anda Trump.

Dan tadi malam Trump kembali meminta New York, New Jersey dan Connecticut supaya mengkarantina negara bagan mereka. Maksudnya tidak membolehkan warganya sementara ini keluar masuk negara bagiannya. Dan lagi lagi Cuomo bercuit “We’re not in China, and we’re not in Wuhan” “This would be a federal declaration of war on states” (states adalah sebutan untuk negara bagian di Amerika Serikat, United States of America,  yang merupakan negara federal).

Covid-19 menjadi ujian bagi AS yang selalu mengagungkan Liberty dan human rights, keduanya menjadi boomerang bagi AS. Akan tetapi bukan juga lantas kita mengagungkan otoritarianisme yang diusung Cina.

Situasi sulit ini harus bisa melahirkan kebijaksanaan dalam mengambil langkah, memilah apa yang menjadi keutamaan/prioritas dan yang bukan. Kita dapati banyak orang berpengetahuan tapi lemah dalam berbuat kebijaksanaan. Lebih dahsyat lagi juga bila orang yang berkuasa tak kuasa melakukan eksekusi sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah yang mendesak. (A/RA-1/P1)

Miraj News Agency (MINA)