COVID-19: Pemerintah Sudan Tunda Konferensi Ekonomi Nasional

Khartoum, MINA – Kementerian Keuangan Sudan mengumumkan penundaan pelaksanaan konferensi ekonomi yang dijadwalkan digelar pekan depan, sejalan dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Sudan.

Konferensi ekonomi seharusnya diadakan dari 23-25 Maret 2020 untuk membahas solusi krisis ekonomi yang sedang melanda negara itu, demikian dilaporkan Koresponden MINA di Khartoum, Selasa (17/3).

Komite Persiapan Konferensi Ekonomi mengatakan dalam laporannya pada Senin kemarin, penundaan konferensi dan lokakarya datang sebagai tanggapan atas arahan Dewan Kabinet Menteri Sudan yang menetapkan penangguhan acara dan pertemuan massal untuk mencegah penyebaran Corona di negara itu.

Konferensi ekonomi yang ditunda tersebut dinilai sangat penting, karena terkait dengan masalah dukungan pemerintah untuk subsidi kebutuhan pokok strategis, seperti “gandum, bahan bakar, obat-obatan.” Dalam hal ini apakah mempertahankan Subsidi atau menghilangkan Subsidi, sebagaimana kesepakatan antara Dewan Kehormatan Transisi dan Aliansi Kebebasan dan Perubahan Sudan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan Sudan bermaksud mengurangi dukungan subsidi barang-barang pokok strategis dalam anggaran untuk tahun fiskal 2020, akan tetapi beberapa fraksi di pemerintahan dan masyarakat tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

Sehingga diputuskan bersama untuk mengadakan Konferensi Ekonomi Nasional dengan mengundang seluruh Fraksi dalam pemerintahan dan nasyarakat guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi Sudan saat ini.

Badan Pusat Statistik Nasional Sudan mengumumkan pada awal tahun ini, tingkat inflasi di negara itu meningkat menjadi 64,28% dibandingkan tingkat sebulan sebelumnya pada akhir 2019 sebesar 57,01%, sehingga terjadi peningkatan inflasi sebesar 7,27%.

Badan statistik menyatakan, inflasi itu sebagai akibat kenaikan harga berbagai makanan dan minuman, terutama harga roti, sereal, susu, keju, telur dan gula, di samping harga mobil, suku cadang, dan layanan ongkos transportasi mengalami kenaikan tinggi.

Tingkat inflasi di perkotaan mencapai 56,71 persen, sedangkan inflasi di pedesaan mencapai 69,96 persen.

Kenaikan inflasi juga ditandai dengan terus menurunnya nilai tukar mata uang lokal (pound Sudan) terhadap dolar Amerika Serikat di pasar yang hingga mencapai 114 (Pound) per 1 USD. Sedangkan kurs resmi untuk harga yang dikeluarkan Bank Central Sudan 55 (Pound Sudan) dan beli 54 (Pound Sudan) per 1 USD.

Masalah lain yang mempengaruhi inflasi adalah tidak berimbangnya antara sektor-sektor jasa di dalam negeri, terutama kaitan dengan barang-barang Impor yang memasuki pasar Sudan.

Sebelumnya Pemerintah Sudan pada Ahad (15/3), telah mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus corona dengan meliburkan seluruh kegiatan belajar dan mengajar seluruh perguruan tinggi dan sekolah selama satu bulan, dimulai Ahad. Dan menutup seluruh Penerbangan Dari dan Ke Sudan, baik darat, udara dan laut pada Senin (16 /3), kecuali untuk penerbangan Darurat bantuan kemanusian.

Langkah cepat itu diambil Sudan menyusul adanya satu warga negaranya meninggal dunia karena terjangkit virus corona pada Kamis (12/3) di sebuah rumah sakit di Kota Khartoum. Korban sebelumnya melakukan perjalanan pesawat dari Abu Dhabi, Ke Khartoum melalui bandar udara internasional Khartoum, awal Maret.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan kegiatan warga di ruang-ruang terbuka.

Pemerintah Sudan pada Kamis (12/3), melalui Otoritas Penerbangan Sipil Sudan juga mengeluarkan larangan Penerbangan dengan menutup seluruh penerbangan dengan delapan negara serta menutup perlintasan darat dengan Mesir, karena berjangkitnya virus corona. Delapan negara itu adalah Mesir, Cina, Iran, Italia, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, dan Prancis.(L/B02/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)