Dampak Global Paska Pembunuhan Soleimani (Oleh: Ali Farkhan Tsani)

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior Kantor Berita Islam MINA

Terbunuhnya Komandan Pasukan Pengawal Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleimani dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di luar Bandara Internasional Baghdad, pada Jumat (3/1/2020) memicu ketegangan baru.

Kedua tokoh terkemuka dalam pemerintahan Iran, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Hassan Rouhani, telah bersumpah untuk membalas dendam atas pembunuhan itu dengan “pembalasan yang keras” dalam kata-kata Khamenei pada pernyataan yang disiarkan televisi.

“Bendera Jenderal Soleimani dalam membela integritas teritorial negara itu dan perang melawan terorisme dan ekstremisme di kawasan itu akan dinaikkan, dan jalur perlawanan terhadap ekses AS akan terus berlanjut,” tulis Rouhani di twitter.

“Negara besar Iran akan membalas dendam atas kejahatan keji ini,” lanjutnya.

Pembunuhan pada akhir pekan yang bergejolak di ibukota Irak, Baghdad, saat milisi Irak dan pendukung mereka telah berulang kali berusaha menyerbu Kedutaan Besar AS.

National Public Radio (NPR) Online berbasis di Washington, dalam laporannya edisi 3 Januari 2020 menyebutkan, AS telah menyalahkan Soleimani, pemimpin dari Korps Pengawal Revolusi Islam yang beroperasi di luar negeri, atas kekerasan awal pekan ini.

Soleimani juga disalahkan atas serangan terhadap pasukan AS dan sekutu Amerika yang akan kembali ke invasi 2003 di Irak.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Pasukan Quds yang dipimpin Soleimani memiliki proksi militer di Irak, Lebanon, Afghanistan, dan Yaman.

Presiden Trump dan Menteri Pertahanan Mark Esper keduanya berpendapat bahwa protes kekerasan itu dipimpin sebagian oleh Soleimani, yang mereka katakan memiliki rencana untuk serangan yang lebih luas dan sistematis terhadap diplomat AS.

Serangan drone Reaper AS yang menewaskan Soleimani akan berdampak luas lagi, karena juga menewaskan Komandan Milisi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.

Al-Muhandis, secara efektif memimpin Pasukan Mobilisasi Penduduk (PMF), payung milisi di Irak yang didominasi oleh kelompok-kelompok pro-Iran.

Mantan Perdana Menteri Irak, Adel Abdul-Mahdi, yang posisi lemahnya telah menjadi sasaran protes selama berbulan-bulan di Baghdad dan di tempat lain, memperingatkan bahwa pembunuhan itu akan mengarah pada “eskalasi berbahaya” di dalam Irak, di sekitar wilayah Teluk dan di seluruh dunia.

Dia mengatakan Soleimani dan Muhandis “adalah simbol besar kemenangan” melawan Negara Islam (ISIS), pada akhir 2017, setelah bertahun-tahun pertempuran sengit melawan kelompok itu.

Abdul-Mahdi sendiri secara resmi mengundurkan diri kira-kira satu bulan yang lalu di bawah tekanan dari pengunjuk rasa, yang menyerukan pemecatannya sebagai bagian dari tuntutan untuk perubahan pemerintah.

Ratusan orang tewas dalam protes terkait. Tetap saja, ia tetap memegang jabatan dalam kapasitas sementara, dengan dukungan dari negara tetangga Iran.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

“Pembunuhan seorang komandan militer Irak yang memegang posisi resmi dianggap sebagai agresi terhadap Irak, dan ini merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kedaulatan,” kata Abdul-Mahdi.

Dia juga mendesak agar Parlemen Irak mengadakan sidang luar biasa untuk membahas tanggapan legislatif resmi.

Sementara itu, Rusia, yang telah bekerja sama erat dengan Iran dalam operasi militer melawan ISIS di Suriah, mengecam serangan yang membunuh Soleimani sebagai tergesa-gesa dan didorong oleh motif tersembunyi.

“Untuk mengecam serangan terhadap kedutaan mereka, negara-negara biasanya beralih ke Dewan Keamanan PBB dengan draf pernyataan oleh presiden,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan yang dirilis Jumat (3/1/2020).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan melalui juru bicaranya, “sangat prihatin” dengan serangan AS tersebut.

“Ini adalah saat di mana para pemimpin harus menahan diri secara maksimal,” kata Farhan Haq dalam sebuah pernyataan atas nama Guterres.

Pendukung utama AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jelas-jelas dengan tegas mendukung aksi pembunuhan itu.

“Sama seperti Israel memiliki hak untuk membela diri, Amerika Serikat memiliki hak yang sama persis. Qassem Soleimani bertanggung jawab atas kematian warga negara AS dan banyak orang tak berdosa lainnya. Ia merencanakan lebih banyak serangan semacam itu. Presiden Trump pantas mendapatkan semua kredit. untuk bertindak cepat, tegas dan tegas,” kata Netanyahu.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

“Israel berdiri dengan Amerika Serikat dalam perjuangannya yang adil untuk perdamaian, keamanan dan pertahanan diri,” imbuhnya.

Taggapan Kongres AS

Di dalam Kongres AS, pendapat-pendapat mulai memanas mengikuti perkembangan dampak serangan itu.

Sekutu Trump dari Partai Republik di Kongres secara terbuka memuji pembunuhan seorang “pemimpin teroris Iran.”

Pemimpin Minoritas Parlemen, Kevin McCarthy menyebut Soleimani dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan semalam.

“Konfirmasi hari ini bukan hanya pernyataan bagi mereka yang ingin menyerang Amerika Serikat. Namun juga menandakan perbedaan mencolok antara pemerintahan ini dan yang sebelumnya,” kata McCarthy.

“Kami tidak akan membiarkan serangan yang membunuh orang Amerika tidak dihukum,” ujarnya.

Namun, anggota lainnya menyatakan keberatan tentang bagaimana Presiden AS memutuskan untuk melakukan serangan tanpa persetujuan Parlemen.

“Dia memiliki kemampuan untuk mencegah serangan segera ke Amerika Serikat tanpa datang ke Kongres,” kata Senator Demokrat Chris Murphy dari Connecticut.

“Saya pikir kita perlu melihat fakta bahwa itu, pada kenyataannya, benar. Dia (Trump) tidak memiliki wewenang lain untuk melakukan penyerangan terhadap negara yang belum kita nyatakan perang terhadapnya,” ujarnya.

Bendera Merah

Jutaan pelayat Qassem Soleimani saat pengiringan pemakaman jenazah meneriakkan “Kematian bagi Amerika Serikat.”

Sementara sebuah bendera merah yang melambangkan panggilan untuk membalas dendam muncul di kota tersuci di Iran, di Masjid Jamkarān di kota Qom.

Dalam laporan Telegraph, edisi 5 Januari 2020, menyebutkan bendera merah dikibarkan di atas menara, dalam tradisi Iran, melambangkan darah yang tumpah secara tidak adil dan berfungsi sebagai panggilan untuk membalas seseorang yang terbunuh.

Di bendera merah itu tertulis kata-kata Arab “Ya Latharat al-Hossein,” yang berarti “Pembalasan untuk Hussein”, mengacu pada Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad.

Menurut para pengamat, itu adalah pertama kalinya bendera merah dinaikkan di atas menara masjid. Bendera merah tidak akan diturunkan sampai pembunuhan jenderal berusia 62 tahun itu dibalaskan.

Baca Juga: Bela Masjid Al-Aqsa Sepanjang Masa

Bendera setengah tiang pun dikibarkan di seluruh negeri dan kedutaan besarnya di seluruh dunia, konser dan acara olahraga dibatalkan.

Hal itu menggambarkan jangkauan regional Soleimani, termasuk sampai pada faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza, khususnya pemimpin Hamas di wilayah itu, yang turut membuka situs berkabung atas kematian Soleimani. Pemimpin Hamas, Haniyeh, hadir pada pemakaman Soleimani.

Alih-alih untuk itu, Trump segera mengirim 3.000 tentara ke Kuwait untuk meningkatkan kehadiran militer AS di Timur Tengah.

Pemerintah AS memerintahkan semua warganya untuk meninggalkan Irak dan menutup kedutaan besarnya di Baghdad. Pemerintah Inggris dan Prancis juga memerintahkan warganya untuk menghindari perjalanan ke Irak dan Iran. Sementara para turis harus mengungsi dari Uni Emirat Arab.

Presiden Iran Hassan Rouhanin mengunjungi janda Soleimani di Teheran untuk menyatakan belasungkawa. Dia berkata, “Orang Amerika tidak menyadari betapa besar kesalahan yang mereka buat. Mereka akan melihat dampak dari tindakan kriminal ini, tidak hanya hari ini tetapi untuk tahun-tahun mendatang.”

Pemerintah Irak saat ini, yang dekat dengan Washington dan Teheran, mengutuk serangan udara itu dan menyebutnya serangan terhadap kedaulatannya. Iai mengancam akan mengusir 5.200 tentara AS yang ditempatkan di negara itu, untuk membantu mencegah kebangkitan kelompok teror ISIS.

Ketegangan antara AS dan Iran terus meningkat sejak keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dan mengembalikan sanksi yang melumpuhkan Iran. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)