Dampak Pandemi COVID-19 bagi Konflik di Timur Tengah

Virus corona baru (COVID-19) telah menahan perdagangan global, menempatkan setengah dari populasi dunia dalam kurungan dan memiliki potensi untuk menggulingkan pemerintah dan membentuk kembali hubungan diplomatik.

PBB telah menyerukan gencatan senjata dalam semua konflik besar yang mengguncang planet ini. Jumat lalu, 3 April 2020, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan, “yang terburuk belum datang.” Namun, masih belum jelas apa dampak pandemi itu pada beberapa perang yang berkecamuk di Timur Tengah.

Berikut ini adalah ikhtisar dampak COVID-19 sejauh ini pada konflik di Suriah, Yaman, Libya dan Irak:

Suriah

Wabah COVID-19 berubah menjadi pandemi ketika gencatan senjata dicapai oleh dua broker kekuatan asing utama dalam perang sembilan tahun Suriah – Rusia dan Turki – mulai berlaku.

Tiga juta orang yang tinggal di zona gencatan senjata, di wilayah Idlib barat laut negara itu, memiliki sedikit harapan bahwa kesepakatan itu akan berlaku.

Namun, kekhawatiran terhadap virus corona menyebar seperti perang di seluruh negara yang menghancurkan, dan tampaknya telah memberikan kesempatan bagi gencatan senjata untuk memperpanjang usianya.

Menurut lembaga pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), bulan Maret mendapati korban sipil terendah sejak konflik dimulai pada 2011, dengan hanya 103 kematian.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Kemampuan berbagai pemerintah di Suriah – pemerintah Damaskus, pemerintahan otonomi Kurdi di timur laut dan aliansi yang dipimpin milisi yang mengendalikan Idlib – untuk mengelola ancaman virus corona adalah kunci kredibilitas mereka.

“Epidemi ini adalah cara bagi Damaskus untuk menunjukkan bahwa Negara Suriah itu efisien dan semua wilayah harus dikembalikan di bawah pemerintahannya,” kata pengamat Fabrice Balanche.

Namun pandemi dan mobilisasi global yang dibutuhkannya dapat mempercepat kepergian pasukan pimpinan AS dari Suriah dan Irak.

Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan kekosongan yang memberi peluang kelompok ISIS, yang masih terhuyung-huyung karena kematian “kekhalifahan”-nya setahun yang lalu, dapat berupaya meningkatkan serangannya.

Bangunan di Tripoli, ibu kota Libya hancur oleh serangan udara. (AP Photo/Hazem Ahmed)

Yaman

Pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi awalnya menanggapi secara positif seruan PBB untuk gencatan senjata, seperti halnya tetangga Arab Saudi, yang memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintah.

Secercah harapan langka dalam konflik lima tahun itu berumur pendek. Sebab, akhir Maret lalu pertahanan udara Saudi mencegat rudal balistik di atas Riyadh dan kota perbatasan Jazan yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi.

Koalisi yang dipimpin Saudi kemudian membalas dengan menyerang target Houthi di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak pada Senin, 30 Maret.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Pembicaraan damai telah berulang kali goyah, tetapi Utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths mengadakan konsultasi harian dalam upaya untuk meraih gencatan senjata nasional.

Lebih banyak gejolak di Yaman dapat memperparah krisis kemanusiaan yang sering digambarkan sebagai yang terburuk di dunia dan mengundang wabah corona dengan proporsi bencana.

Di sebuah negara yang infrastruktur kesehatannya telah runtuh, air adalah komoditas langka dan 24 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Penduduk khawatir mereka akan musnah jika gencatan senjata tidak memungkinkan datangnya bantuan yang memadai.

“Orang-orang akan mati di jalan-jalan, mayat-mayat akan membusuk di tempat terbuka,” kata Mohammed Omar, seorang pengemudi taksi di kota pelabuhan Laut Merah, Hodeida.

Libya

Sama seperti Yaman, protagonis utama dalam konflik Libya pada awalnya menyambut seruan gencatan senjata PBB, tetapi dengan cepat permusuhan berlanjut.

Pertempuran sengit telah mengguncang selatan ibu kota Tripoli dalam beberapa hari terakhir, menunjukkan risiko wabah virus corona yang besar tidak cukup untuk membuat senjata terdiam.

Turki baru-baru ini memainkan peran penting dalam konflik tersebut, memberikan bobot di belakang Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB.

Fabrice Balanche memprediksi bahwa percepatan pelepasan Barat dari konflik Timur Tengah dapat membatasi dukungan Turki pada GNA.

Itu pada akhirnya dapat mendukung pasukan yang setia kepada orang kuat yang tinggal di timur, Khalifa Haftar, yang melancarkan serangan terhadap Tripoli satu tahun yang lalu dan mendapat dukungan dari Rusia, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Negara-negara Barat telah terpukul paling parah oleh pandemi ini, yang dapat mendorong mereka untuk mengalihkan sumber daya militer dan kapasitas perantara perdamaian dari konflik luar negeri.

Sebuah laporan oleh International Crisis Group mengatakan, para pejabat Eropa telah melaporkan bahwa upaya untuk mengamankan gencatan senjata di Libya tidak lagi mendapat perhatian tingkat tinggi karena pandemi.

Irak

Irak tidak lagi dicengkeram oleh konflik penuh, tetapi tetap rentan terhadap kebangkitan ISIS di beberapa daerah. Dua negara pendukung asing utama Irak, yakni Amerika Serikat dan Iran, masing-masing disibukkan oleh perang melawan COVID-19.

Iran dan Amerika Serikat adalah dua negara yang paling terpengaruh oleh virus corona, tetapi belum ada tanda-tanda akan berhenti dalam pertikaian mereka untuk mendapatkan pengaruh yang sebagian besar terjadi di tanah Irak.

Dengan sebagian besar pasukan non-AS di koalisi sekarang pergi dan beberapa pangkalan dievakuasi, personel Amerika sekarang dikelompokkan kembali di beberapa lokasi di Irak.

Washington telah mengerahkan rudal pertahanan udara Patriot, memicu kekhawatiran eskalasi baru dengan Teheran, yang proksinya menyalahkan serentetan serangan roket ke pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan AS. (AT/RI-1/P2)

Sumber: Nahar Net

Mi’raj News Agency (MINA)