Dampak Pengungsian Afghanistan ke Eropa

Oleh : Ali Farkhan Tsani, Wartawan MINA (Mi’raj News Agency)

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan, para pemimpin Eropa menghadapi dilema antara tanggung jawab moral mereka untuk menampung setiap orang serta menghadapi dampak dan risiko gelombang besar itu.

Seperti dikatakan Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, negara-negara Eropa tetap menekankan perlunya memastikan situasi politik di Afghanistan tidak mengarah pada gerakan migrasi skala besar ke Eropa. Seperti dilaporkan Financial Times, Kamis (19/8/2021).

Menurut data PBB, 400.000 warga Afghanistan telah mengungsi di dalam negeri tahun ini saja.

Kemungkinan beberapa dari mereka akan berusaha untuk migrasi ke Eropa. Ini akan menjadi gelombang massal kedua setelah krisis Suriah 2015-2016, ketika 1,3 juta orang mengajukan suaka di blok tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah mulai berbicara dengan Kanselir Jerman Angela Merkel tentang inisiatif melawan migrasi ilegal.

Macron mengatakan, perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan negara-negara transit seperti Pakistan, Turki, dan Iran.

Ia menekankan, Eropa sendiri tidak dapat menanggung konsekuensi dari situasi di Afghanistan dan harus mengantisipasi dan melindungi diri dari arus migrasi tidak teratur yang signifikan.

Armin Laschet, kandidat Demokrat Kristen untuk calon kanselir Jerman berikutnya, langsung mengatakan, “Kita seharusnya tidak mengirim sinyal bahwa Jerman dapat menerima semua orang yang membutuhkan.” Katanya menanggapi situasi Afghanistan.

Menteri Migrasi Yunani Notis Mitarach menambahkan, Uni Eropa tidak siap dan tidak memiliki kapasitas untuk menangani krisis migrasi besar lainnya.

Jumlah Pengungsi

Untuk saat ini, jumlah warga negara Afghanistan yang melintasi perbatasan Uni Eropa masih sedikit. Menurut Komisi Eropa, UE mencatat sekitar 4.000 penyeberangan perbatasan tidak teratur oleh warga Afghanistan pada paruh pertama tahun ini. Sekitar 26 persen lebih sedikit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.

Baca Juga: Enam Prinsip Pendidikan Islam

Laporan Al Jazeera menyebutkan, sekitar 630.000 warga Afghanistan telah mengajukan suaka di negara-negara Uni Eropa dalam 10 tahun terakhir, dengan jumlah tertinggi di Jerman, Hongaria, Yunani dan Swedia.

Dengan semakin banyaknya warga Afghanistan yang mencari perlindungan atau ingin melarikan diri, ada kekhawatiran di Eropa bahwa jumlah migran akan meningkat.

Pihak berwenang Turki mengatakan, mereka memantau dengan cermat setiap masuknya migran Afghanistan.

Pihak berwenang Turki mengatakan, negaranya telah mencegat 35.000 warga Afghanistan yang memasuki negara itu secara ilegal sepanjang tahun ini, dibandingkan dengan lebih dari 50.000 pada tahun 2020 dan sekitar 200.000 pada tahun 2019.

Perbatasan Iran-Turki telah lama menjadi rute penyelundupan populer bagi para migran Afghanistan yang ingin memasuki Turki, sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Eropa. Seperti diungkap Euro News.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sendiri mengumumkan, menolak menampung pengungsi dari Afghanistan ke negaranya. Negaranya sudah tidak mampu lagi mengatasi beban tambahan, yang sudah menampung 5 juta pengungsi saat ini. Terutama pengungsi dari Palestina dan Suriah.

Selain rute Turki, Lithuania menjadi tempat migrasi melalui Belarus.

Lithuania juga kemudian mengambil garis yang lebih keras pada masuknya migran dari Belarusia. Sementara Belarusia akan memperketat perbatasan di tengah perselisihan migran dengan Lithuania

Sikap AS dan PBB

Amerika Serikat tercatat telah menerima pengungsi Afghanistan selama 20 tahun keterlibatannya di negara itu. Meskipun jumlah itu telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada awal Agustus tahun ini, AS memperluas kriteria pengungsi Afghanistan, yaitu bagi mereka yang menjadi karyawan atau mantan karyawan organisasi media yang berbasis di AS, lembaga bantuan dan pembangunan, serta kelompok bantuan lain yang menerima dana dari AS.

Sebelum Taliban mengambil alih pusat ibukota, para pejabat AS mengatakan 15.000 warga Afghanistan telah dipindahkan ke AS di bawah program Visa Imigran Khusus. Sekitar 18.000 lainnya memiliki aplikasi yang tertunda.

Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR) diperkirakan 400.000 warga Afghanistan terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak awal tahun,

Mereka bergabung dengan 2,9 juta warga Afghanistan yang sudah mengungsi ke berbagai negara pada akhir 2020.

Caroline Van Buren, perwakilan UNHCR di Afghanistan, mengatakan antara 20.000 hingga 30.000 orang meninggalkan negara itu setiap pekannya.

Menurutnya, sejumlah besar orang meninggalkan Afghanistan adalah mereka yang memiliki dokumen perjalanan, sehingga mendapatkan visa izin tinggal di negara lain.

Namun sekarang tren yang terlihat adalah orang-orang yang bergerak secara tidak teratur, orang-orang yang mengungsi demi keselamatan mereka sendiri tanpa dokumen perjalanan, dan mereka sangat berisiko untuk dieksploitasi, ujarnya.

Karena itu, Badan Pengungsi PBB itu mengkhawatirkan akan timbulnya krisis kemanusiaan yang akan banyak menyentuh para pengungsi, terutama kelompok rentan dari kalangan perempuan dan anak-anak.

PBB lebih menekankan seruan gencatan senjata permanen dan penyelesaian yang dinegosiasikan untuk kepentingan rakyat Afghanistan.

UNHCR mendesak masyarakat internasional untuk segera meningkatkan dukungannya menanggapi krisis pengungsian Afghanistan terbaru saat ini.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Badan PBB itu juga menyerukan semua negara, termasuk di Eropa, untuk memastikan para pengungsi dapat mencari keselamatan, terlepas dari status hukum mereka saat ini.

Dari semua krisis pengungsi tersebut, satu hal yang jelas, antara pertengahan 2010 hingga pertengahan 2016, migrasi adalah faktor terbesar yang mendorong pertumbuhan populasi umat Islam di Eropa. Diperkirakan 2,5 juta Muslim datang ke Eropa untuk alasan selain mencari suaka, yaitu mencari pekerjaan dan melanjutkan studi.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta lebih Muslim menerima status pengungsi, yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di Eropa. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)