Jakarta, 3 Sya’ban 1434/12 Juni 2013 (MINA) – Dr. Daud Abdullah, Direktur Middleeast Monitor (MEMO), sebuah Lembaga Pemantau Timur Tengah berbasis di London, Inggris mengungkapkan, upaya rekonsiliasi Hamas-Fatah di Palestina terhambat karena adanya campur tangan Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, hal itu terjadi sebanyak lima kali dalam dua bulan terakhir, mulai dari kunjungan Menteri Luar Negeri AS John Kerry (Maret-Mei 2013), hingga Presiden Barack Obama (Mei 2013).
“Saya perhatikan tiap kunjungan pejabat tinggi AS itu, proses rekonsiliasi pasti tertunda,” katanya saat dihubungi wartawan Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency) melalui sambungan telepon pada Selasa malam (11/6).
Abdullah yang menjadi pembicara dan deklarator Konferensi Internasional Pembebasan Al Quds dan Palestina di Bandung tahun 2012, menyebutkan, alasan yang terlihat adalah adanya gerakan Hamas yang dianggap menjadi tantangan mereka.
Baca Juga: Al-Qassam Hancurkan Pengangkut Pasukan Israel di Jabalia
“AS jelas tidak menginginkan rekonsiliasi, Fatah bahkan diancam jika rekonsiliasi berhasil maka wewenang mereka akan diambil alih Israel,” tambah dosen mata kuliah Islam dan Palestina pada beberapa perguruan tinggi di Inggris itu.
Tindak Lanjut GMJ
Disinggung tentang gerakan internasional Global March to Jerusalem (GMJ) yang dilakukan serentak di seluruh dunia pada 7 Juni lalu, Daud Abdullah mengatakan, aktivis muslim dan nonmuslim pro-Palestina di Inggris ikut mengadakan aksinya di depan kedutaan AS dan Israel.
“Aksi demonstran mendesak diakhirinya pendudukan Israel atas tanah jajahan Palestina dan segera hengkangnya Israel dari situs-situs Islam seperti Al-Quds (Yerusalem), kawasan Masjid Al-Aqsha, dan tempat lainnya,” teriakan massa seperti diungkapkan imam dan khatib Masjid Annnoor London Barat itu.
Baca Juga: Zionis Israel Serang Pelabuhan Al-Bayda dan Latakia, Suriah
“Duta Besar Palestina untuk Inggris, Manuel Sarkis Hassassian ikut hadir dalam aksi GMJ London tersebut,” ujarnya.
GMJ merupakan salah satu langkah global menggerakkan aksi massa damai di Palestina, negara-negara tetangga Palestina, daerah titik terdekat Al-Quds, serta di kota-kota besar di seluruh dunia.
Aksi ditujukan bagi warga muslim khususnya dan masyarakat dunia yang mencintai kemerdekaan dan perdamaian untuk menuntut diakhirinya pendudukan Israel terhadap Al-Quds dan Palestina.
Ia juga mengatakan dukungannya terhadap kelanjutan GMJ dikaitkan dengan Konferensi Internasional Pembebasan Al-Quds dan Palestina, yang dijadwalkan dilaksanakan di Jakarta akhir Juni atau Juli mendatang.
Baca Juga: Majelis Umum PBB akan Beri Suara untuk Gencatan Senjata ‘Tanpa Syarat’ di Gaza
“Permasalah Palestina merupakan prioritas pertama dan utama yang harus menjadi perhatian seluruh aktivis dan pergerakan muslim dunia, hingga Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh, terbebas dari penjajahan Zionis Israel,” tegasnya.
Sebelumnya, kepada Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency), Direktur GMJ Internasional Dr. Ribhi Halloum menyampaikan rencananya mengadakan tindak lanjut GMJ dan Konferensi tersebut.
Dijadwalkan para aktivis hadir dalam pertemuan pembebasan Al-Aqsha dan Palestina mendatang, dari Palestina, Yordania, Afrika, Inggris, Malaysia, dan organisasi massa Islam, lembaga kemanusiaan, dan tokoh-tokoh Islam dari Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Prof. Dr. M. Abdurrahman,MA. menyatakan kesediaannya pada pertemuan para aktivis peduli Palestina, yang diprakarsai Jama’ah Muslimin (Hizbullah) tersebut.
Baca Juga: Sudah 66 Hari Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara
“Kita harus dukung terus kegiatan-kegiatan pembebasan Palestina, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun aksi penggalangan donasi perjuangan Palestina,” katanya.
Ia bersama organisasinya dan organisasi Islam lainnya, juga bermaksud ikut serta mensosialisasikan gerakan wakaf umat Islam Indonesia untuk Palestina, melalui pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza. (L/P02/P03/P04/P05/R1).
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Smotrich: Israel Tolak Normalisasi dengan Saudi jika Harus Ada Negara Palestina