DBIO: Eropa Terus Terlibat Dalam Usaha Pemukiman Ilegal Israel

Ramallah, MINA – Lembaga institusi keuangan di 51 perusahaan yang tersebar di Eropa terlibat bersama dengan pendudukan Israel dalam pelanggaran berat hak asasi manusia dan kegiatan ilegal terhadap warga Palestina, menurut hukum international.

Temuan laporan penelitian tersebut dinyatakan oleh Don’t Buy Into Occupation (DBIO), selama 3 tahun berturut-turut pinjaman, penjaminan emisi ($164,2 miliar), saham dan obligasi ($144,7 miliar) senilai miliaran dolar AS dari 776 lembaga keuangan Eropa institusi di 51 perusahaan. Temuan tersebut mencakup periode Januari 2020 hingga Agustus 2023.

Dikutip dari Wafa, Jum’at (15/12) publikasi laporan ini muncul pada saat pendudukan Israel melakukan tindakan genosida di Jalur Gaza yang terblokade, menewaskan lebih dari 18.000 warga Palestina dan memaksa 1,9 juta warga Palestina mengungsi. Intensitas dan keganasan serangan militer yang tidak pandang bulu telah menyebabkan kerusakan berskala besar yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan menimbulkan bencana kemanusiaan yang tidak dapat diduga dalam sebuah serangan balas dendam.

Perhatian komunitas internasional terhadap genosida yang terjadi di Gaza telah memungkinkan intensifikasi aneksasi, penindasan, hukuman kolektif dan kekerasan terhadap pemukim di Tepi Barat yang diduduki, kata laporan itu.

Selama dua bulan terakhir, pendudukan Israel telah memfasilitasi mempersenjatai pemukim dan warga sipil pendudukan Israel, dan sejak awal serangan militer saja, 265 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel dan pemukim ilegal bersenjata di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki.

Selain itu, lebih dari 3.260 warga Palestina termasuk 200 anak-anak telah ditangkap oleh pasukan pendudukan Israel dalam serangan malam hari yang penuh kekerasan, dan keluarga-keluarga Palestina telah diusir seluruhnya dari desa mereka karena terorisme pemukim ilegal Israel.

Dengan latar belakang ini, dan sejak diterbitkannya laporan DBIO ke-2, pendudukan Israel bersama dengan pihak swasta, terus memajukan pemukiman ilegal dan pencurian tanah tanpa henti di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki, sehingga semakin memperkuat dominasi dan rezim apartheid atas rakyat Palestina yang diduduki serta kolonialisasi tanahnya.

Laporan baru dari koalisi DBIO mengungkapkan, ratusan lembaga keuangan Eropa masih banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang menopang pemukiman ilegal Israel, pertanian dan pemukiman industri di Wilayah Pendudukan Palestina. Kegiatan perusahaan meliputi pembangunan pemukiman ilegal, penyediaan layanan, pembongkaran rumah, dan pengawasan.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Selama bertahun-tahun, koalisi tersebut telah memperingatkan jika perusahaan-perusahaan, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pembangunan pemukiman ilegal Israel, mempunyai risiko tinggi untuk terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Hal ini mencakup pembiayaan, asuransi, dan perdagangan dengan mitra, pemasok, dan anak perusahaan yang memiliki hubungan dan terbukti memiliki hubungan dengan pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan pemukiman ilegal Israel. Risiko tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan produksi dan perdagangan, namun juga mencakup lembaga keuangan.

Pemukiman terus mengabaikan berbagai hak asasi warga Palestina, termasuk kebebasan bergerak, kebebasan dan keamanan, standar hidup yang layak, penentuan nasib sendiri dan kedaulatan atas sumber daya alam. Kekerasan pemukim ilegal yang disponsori pendudukan Israel terhadap komunitas Palestina, termasuk pembunuhan, bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya, dan intimidasi, pembakaran rumah, ladang dan ternak, semakin meningkat dan telah mendorong seluruh komunitas penduduk asli Palestina diusir secara paksa.

“Teror dan pengambilalihan yang sedang berlangsung oleh pemukim ilegal atas Tepi Barat yang diduduki, dengan niat yang jelas dari rezim apartheid Israel dan organisasi pemukim untuk menghapus dan membersihkan etnis warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat, hanya dapat berhenti jika perusahaan internasional dan pendanaan perusahaan untuk pembangunan pemukiman ilegal dihentikan.

“Lembaga keuangan Eropa mempunyai tanggung jawab yang besar,” kata Inès Abdel Razek dari LSM Palestina, PIPD, anggota koalisi DBIO.

Perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi dalam laporan ini masih memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah, memitigasi, dan mengatasi potensi dampak buruk akibat keterlibatan mereka dalam pelanggaran dan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional yang mungkin merupakan kejahatan internasional.

Ke-51 perusahaan yang diidentifikasi termasuk nama-nama terkemuka seperti Airbnb, Carrefour, Cisco Systems, IBM, Puma, Siemens, dan Volvo Group, semuanya terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan keprihatinan hak asasi manusia, sedangkan beberapa di antaranya telah terdaftar dalam database bisnis PBB yang terkait dengan pemukiman ilegal Israel.

“Lembaga keuangan harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang lebih tinggi terhadap semua hubungan bisnis, terutama yang berada di wilayah pendudukan dan wilayah yang terkena dampak konflik, dan karenanya, mengambil tindakan untuk mengakhiri dukungan keuangan bagi perusahaan yang terkait dengan tindakan atau situasi yang melanggar hukum seperti permukiman ilegal Israel. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan bisnis harus secara bertanggung jawab menghentikan semua kegiatan dan hubungan dengan permukiman ilegal,” kata Maha Abdallah, koordinator DBIO.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Yang patut dicatat di antara temuan-temuan tersebut adalah kreditor-kreditor utama yang memberikan pinjaman dan penjaminan senilai $116,55 miliar, dipimpin oleh BNP Paribas (Prancis) dengan $22,19 miliar, dan para investor utama yang menyumbangkan $66,36 miliar dalam bentuk saham dan obligasi, yang dipimpin oleh Dana Pensiun Pemerintah Global (Norwegia) dengan $13,16 miliar.

“Kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan dan lembaga keuangan internasional atas keterlibatan mereka dalam kejahatan internasional, termasuk yang terkait dengan permukiman, memicu berlanjutnya dan memburuknya situasi di lapangan, mengukuhkan pendudukan, aneksasi, dan penjajahan Israel atas Palestina, yang dipertahankan dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan genosida.”

“Laporan ini mengingatkan perusahaan-perusahaan akan kegagalan mereka dalam melakukan uji tuntas yang disyaratkan, dan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan divestasi dan melepaskan diri dari wilayah Palestina yang diduduki,” ujar Susan Power dari LSM Palestina, Al-Haq, salah satu anggota koalisi DBIO.

Temuan-temuan Don’t Buy Into Occupation mengungkap betapa sedikitnya lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan investasi yang selaras dengan hak asasi manusia dan hukum internasional, serta kebijakan yang secara khusus memasukkan “keterlibatan dalam permukiman di wilayah pendudukan” sebagai kriteria pengecualian.

Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut masih belum memadai dan terkadang diabaikan ketika melakukan kegiatan dalam praktiknya. Khususnya pada saat kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban pendudukan Israel memfasilitasi genosida, lembaga keuangan dan bisnis harus segera mengakhiri keterlibatan dan operasi mereka, kata koalisi tersebut. (T/ara/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)