DELEGASI HAMAS KE KAIRO BAHAS LANGKAH NYATA REKONSILIASI

Rafah, 5 Sya’ban 1434/15 Juni 2013 (MINA) – Delegasi tokoh gerakan Hamas yang dipimpin anggota parlemen Salah Bardawil ditemani tujuh anggota lainnya meninggalkan Gaza, Palestina melalui Rafah dan menuju Kairo, Mesir terkait rekonsiliasi yang masih berlangsung.

Para delegasi meninggalkan Gaza, Kamis (14/6), untuk membahas langkah penerapan rekonsiliasi nasional Hamas-Fatah yang sudah dimulai sejak akhir tahun lalu, Palestinian Information Center melaporkan sebagaimana dikutip kantor berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).

Dua delegasi Hamas lainnya pergi ke Kairo dipimpin Sekjen Dewan Menteri Palestina, Abdul Salam Siam dan Dirut perbatasan, Maher Abu Sabha.

Sejak revolusi Mesir pada 2011, Mesir telah membantu dengan berbagai usaha guna mengakhiri perpecahan di Palestina, terutama rekonsiliasi Hamas-Fatah yang kini masih dalam proses dan dinantikan semua pihak termasuk dunia internasional.

Awal Juni 2013, delegasi Hamas-Fatah menampakkan keseriusan mereka dalam proses persatuan pemerintahan kedua belah pihak dalam pertemuan di Gaza.

Dr Nabil Shaath, anggota Komite Pusat Faksi Fatah dan Faisal Abu Shahla anggota legislatif Palestina, sebagai perwakilan Fatah sampai di Jalur Gaza pada Selasa (4/6), dan langsung mengadakan pertemuan dengan Imad Al-Alamy dan Ghazi, pejabat perwakilan Hamas. Mereka membahas sejumlah poin pembentukan pemerintahan persatuan Palestina.

Abu Shahla mengatakan, fokus pertemuan pada pencarian solusi terhadap kendala-kendala penghambat pembentukan pemerintah persatuan Palestina yang dijadwalkan pada 14 Juli mendatang, Pusat Media Timur Tengah melaporkan.

“Dengan membangun kepercayaan antara Fatah dan Hamas dapat menghasilkan pemerintahan Palestina yang lebih baik,” kata Abu Shahla.

Dalam pertemuan, kedua pihak juga membantah adanya isu penangkapan anggota Fatah di Jalur Gaza.

Jalan Keluar Pembebasan Palestina

Sebelumnya, Fatah dan Hamas menandatangani Kesepakatan Rekonsiliasi di Kairo pada 2011 lalu, berisi upaya pembentukan pemerintahan sementara yang independen guna membuka jalan pemilihan parlemen dan presiden dalam jangka waktu 12 bulan.

Bersama dengan Turki dan Qatar, Mesir ikut menjadi perantara perundingan gencatan senjata setelah delapan hari serangan Israel ke Jalur Gaza pada November 2012.

Selanjutnya, pada pertemuan di Kairo, 28 November 2012, disetujui penandatanganan gencatan senjata antara faksi-faksi Palestina dan Israel. Dalam gencatan senjata, tuntutan rakyat Palestina dipenuhi dengan dibukanya perbatasan Rafah dalam pembukaan penuh blokade di Jalur Gaza.

Pada Desember 2012, pasca penandatanganan genjatan senjata, para pemimpin Hamas dan Fatah menyerukan pembaharuan upaya rekonsiliasi yang terhenti selama lebih dari satu tahun.

Menurut banyak pengamat, rekonsiliasi antara faksi-faksi di Palestina ini menjadi jalan keluar untuk pembebasan Palestina yang masih berada dalam jajahan Israel sejak 1948. (T/P03/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)