Jakarta, MINA – Demonstrasi di depan Kompleks DPR/MPR RI pada Senin (25/8) berakhir ricuh setelah massa mengerahkan berbagai tindakan anarkis, seperti menjebol pintu belakang gedung, membakar motor, melempar batu, hingga menyalakan petasan.
Meskipun demikian, DPR menegaskan akan tetap menerima dan menampung aspirasi publik dengan tertib.
Para pendemo menuntut beberapa hal di antaranya: pembatalan kenaikan gaji DPR, transparansi anggaran, pembubaran DPR RI, Pemakzulan Wapres Gibran, menolak RKUHP, dan isu-isu sensitif lainnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menekankan, DPR terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat, namun mengimbau agar penyampaian disampaikan secara tertib dan damai.
Baca Juga: 50 Mahasiswa PTIQ Selesaikan KKM Internasional di Malaysia
“DPR akan menerima aspirasi massa tetapi kami minta demo dilakukan tertib,” ujarnya.
Aksi demonstrasi juga dilakukan di pintu belakang gedung DPR. Massa berhasil menjebol pintu kecil, lalu membawa motor ke dalam lokasi unjuk rasa dan membakarnya.
Aksi perusakan juga ditujukan ke pos satpam, dengan kaca pecah berserakan dan lemparan batu.
Beberapa saat kemudian, petugas keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang bergerak ke arah Gelora Bung Karno (GBK).
Baca Juga: Prabowo Lantik 8 Duta Besar, Termasuk Dubes untuk AS
Pebubaran aksi juga terjadi di pintu depan DPR. Polisi menembakkan water cannon untuk memukul mundur massa ke arah Semanggi dan Slipi.
Hingga siang, enam orang telah ditangkap dan diamankan oleh aparat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan tetap menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Ia mengajak semua pihak untuk saling menghormati dalam menyampaikan tuntutan demi perbaikan kinerja DPR.
Baca Juga: MUI: Kehadiran Narasumber Pro-Zionis di UI Cerminkan Tipisnya Sensitivitas pada Kejahatan Israel
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin mengimbau massa agar tidak merusak fasilitas umum dan mengingatkan agar aksi dilakukan lebih kondusif, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Demonstrasi di depan gedung DPR bukanlah hal baru. Dalam berbagai momentum sebelumnya—seperti tolak revisi UU Pilkada (2024) atau aksi menentang RUU TNI—unjuk rasa serupa sering terjadi, meski pada skala dan konteks yang berbeda.
Kericuhan seperti pembakaran, bentrokan dengan aparat, dan penembakan gas air mata juga sempat tercatat dalam sejumlah unjuk rasa besar lainnya.
Situasi ini semakin menegaskan tantangan demokrasi dalam menampung aspirasi publik yang beragam sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban. []
Baca Juga: Pasca Kunjungan Peter Berkowitz, Mahasiswa UI Gelar Aksi Solidaritas Palestina
Mi’raj News Agency (MINA)