Jenewa, MINA – Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengumumkan pada Selasa (2/11), akan mengadakan sesi khusus untuk membahas samituasi yang sedang berlangsung di Sudan setelah pengambilalihan militer beberapa hari lalu.
Pertemuan akan berlangsung dalam format virtual hibrida di Palais des Nations, Jenewa pada Jumat (5/11) dan sebagian besar intervensi akan dilakukan secara online karena pembatasan COVID-19, Anadolu Agency melaporkan.
Sesi tentang Sudan tersebut diadakan atas permintaan khusus dari Inggris, Amerika Serikat, Norwegia dan Jerman.
Permintaan tersebut juga didukung oleh anggota Dewan HAM seperti, Austria, Brasil, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Libya, Meksiko, Belanda, Polandia, Korea Selatan, Ukraina, Inggris, dan Uruguay.
Baca Juga: Aljazair: Rakyat Palestina Butuh Dukungan Afrika Lebih Kuat dari Sebelumnya
Pertemuan itu akan menjadi sesi khusus ke-32 Dewan HAM dan keempat tahun ini.
Pada 25 Oktober, Dewan Militer yang berkuasa di Sudan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan dewan kedaulatan transisi serta pemerintah beberapa jam setelah menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menteri dalam pemerintahan sipilnya.
Dewan Militer juga menangguhkan beberapa ketentuan dokumen konstitusional yang menguraikan transisi politik di Sudan.
Ketegangan meningkat antara militer dan pemerintah sipil di Sudan setelah kudeta militer yang gagal pada September lalu di tengah protes di Ibu Kota Sudan, Khartoum. (T/RE1/P2)
Baca Juga: AS Pindahkan Pasukannya dari Pangkalan di Niger
Mi’raj News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH