Dewan Keamanan PBB Serukan penghentian Kekerasan di Myanmar

New York, MINA – Dewan Keamanan PBB menyerukan penghentian segera kekerasan di seluruh wilayah Myanmar sejak kudeta militer terjadi di negara itu dan kini memasuki tahun kedua.

PBB juga menyerukan pembebasan semua orang yang masih ditahan oleh militer, termasuk aktifis Aung San Suu Kyi, demikian rilis resmi PBB melalui laman resminya, seperti diterima MINA, Kamis (3/2).

Dalam sebuah pernyataan yang disetujui oleh semua 15 negara anggota Dewan Keamanan, mereka menyatakan “keprihatinan mendalam” atas keadaan darurat yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh penguasa militer Myanmar sejak setahun yang lalu.

Pada Selasa lalu, PBB juga mengulangi seruannya untuk memberlakukan embargo senjata terhadap militer Myanmar. Lembaga dunia itu mendesak negara-negara dunia untuk mengambil tindakan yang lebih kongkret terhadap Myanmar sebelum terlambat.

“Masyarakat internasional harus mengambil langkah yang kuat dan berarti untuk memotong akses junta ke senjata, dana, dan legitimasi,” kata Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews.

Ketidakstabilan situasi keamanan di Myanmar sejak kudeta militer juga berdampak pada naiknya produksi dan perdagangan narkoba di negara itu. Jeremy Douglas, Kepala Office on Drugs and Crime (UNODC) wilayah Asia Tenggara mengatakan produksi narkoba di wilayah utara Myanmar sudah sangat tinggi dan belum menunjukkan tanda mereda.

“Narkoba dan konflik adalah hal yang masih belum bisa dipisahkan di Myanmar, keduanya seperti saling memberi makan. Kekacauan dan ketidakstabilan membuat para pengedar narkoba bisa bekerja,” kata Douglas. (R/P2/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)