Dewan Menteri Luar Negeri OKI Bahas Permasalahan Palestina

Tashkent, 18 Muharram 1438/19 Oktober 2016 – Sidang Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-43, yang dimulai di Tashkent, Uzbekistan, Selasa (18/10) kemarin, menggagendakan pembahasan mengenai agresi Israel pada kesucian Islam dan budaya di wilayah Palestina yang diduduki, serta metode untuk melestarikan karakter Islam dari Al-Quds, melestarikan warisan, dan hak-hak agama.

Kantor Berita IINA melaporkan sebagaimana dikutip MINA, Dewan Menlu OKI akan membahas dokumen yang menekankan kebutuhan untuk mempertahankan karakter dan warisan Islam di Kota Suci Al-Quds, serta mendesak semua badan Islam dan internasional untuk bergerak di semua tingkatan guna memaksa Otoritas Pendudukan Israel untuk membatalkan keputusannya mencaplok Al-Quds.

Sekretaris Jenderal OKI Iyad Ameen Madani saat menyampaikan pidato pembukaan menekankan perjuangan Palestina sebagai isu sentral untuk OKI. Dia menegaskan bahwa penderitaan yang dialami rakyat Palestina, serta tindakan Israel terhadap mereka serta tren gigih dan jelas untuk melecehkan dan mengepung Palestina, memerlukan langkah-langkah serius guna mengakhiri sikap keras kepala seperti Israel serta ketidakpedulian masyarakat internasional dan lembaga internasional.

Dewan juga menekankan Kota Al-Quds merupakan kota Arab dan identitas Islam, menolak Yahudisasi Israel, sesuai dengan resolusi yang relevan dari legitimasi internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 465 dan 478.

Dokumen termasuk seruan pada masyarakat internasional dan UNESCO untuk membawa tanggung jawab mereka dalam melestarikan warisan budaya Palestina, dan mendesak Israel guna mematuhi hukum internasional, Konvensi Jenewa, dan perjanjian internasional lainnya yang relevan.

Dokumen itu mendesak masyarakat internasional untuk membatalkan keputusan Israel menambahkan Masjid Ibrahimi di Hebron dan Masjid Bilal bin Rabah di Bethlehem dalam daftar warisan Israel.

Dokumen tersebut juga mengutuk Israel yang membangun tembok aneksasi atau yang disebut “Amplop Yerusalem ” yang bertujuan untuk mengisolasi Al-Quds dari lingkungan Arab Palestina.

Hal ini juga mengutuk upaya berkelanjutan Israel untuk melakukan Yahudisasi kota Al-Quds dan mengubah landmark budaya dan sejarah di sana. Hal ini juga mencela semua negara dan entitas yang berkontribusi terhadap dorongan perilaku ilegal ini termasuk dari pernyataan Presiden Ceko dan sikap Kongres AS.

Ketua Sidang ke-42 Dewan Menteri Luar Negeri Sheikh OKI Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah menyampaikan pernyataan Pemerintah Kuwait, di mana ia menekankan fakta bahwa sidang sebelumnya telah bekerja untuk meningkatkan aksi bersama negara-negara Islam dan meneguhkan prinsip-prinsip solidaritas antara negara-negara anggota.

Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah menunjukkan bahwa meskipun 47 tahun telah berlalu sejak kejahatan pembakaran Masjid Al-Aqsa, penderitaan dan kerusakan standar hidup rakyat Palestina masih berlangsung. Dia menyerukan melipatgandakan usaha, solidaritas dan bertindak pada semua tingkatan, mengatakan bahwa Kuwait akan segera menggelar konferensi internasional tentang penderitaan anak-anak Palestina. (T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)