Khartoum, MINA – Dewan Militer Sudan dan koalisi oposisi utama telah menyetujui deklarasi konstitusional untuk pemerintahan transisi, kata mediator Uni Afrika untuk Sudan Mohamed Hassan Lebatt dalam konferensi pers Sabtu dini hari (3/8).
Dokumen deklarasi yang menguraikan kekuatan dan hubungan antara cabang-cabang pemerintah transisi, muncul setelah negosiasi berpekan-pekan lamanya diperantarai oleh Uni Afrika dan negara tetangga Ethiopia, demikian Press TV melaporkan.
Lebatt mengatakan bahwa delegasi akan melanjutkan pembicaraan pada hari Sabtu mengenai rincian teknis dari prosedur penandatanganan, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang isi deklarasi.
Stabilitas Sudan sangat penting untuk keamanan kawasan yang membentang dari Tanduk Afrika hingga Libya yang dilanda konflik dan perebutan kekuasaan.
Baca Juga: Selama 84 Pekan Ribuan Warga Maroko Protes Genosida di Gaza
Kesepakatan akhir ini dimaksudkan untuk membuka jalan menuju transisi politik setelah para pemimpin militer menggulingkan mantan Presiden Omar Al-Bashir pada bulan April setelah berbulan-bulan protes terhadap pemerintahannya.
Dua poin utama pertikaian adalah peran Dinas Intelijen Umum Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter paling kuat di negara itu. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Terancam Kelaparan Massal, PBB Kirim Bantuan Udara ke Sudan Selatan