Di Forum Parlemen OKI, Parlemen Gambia Serukan Pendidikan Islam dan Representasi Perempuan

Jakarta, MINA – Dalam forum strategis Sidang Umum ke-19 Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC), delegasi Gambia menegaskan pentingnya reformasi pendidikan dasar dengan pendekatan keislaman dan peningkatan representasi perempuan di parlemen sebagai fondasi perubahan sosial dunia Islam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Parlemen Gambia, Birom J.S. Sowe, dalam pertemuan ke-11 Komite Tetap Khusus Bidang Hak Asasi Manusia, Perempuan, dan Keluarga, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5).

Ia menyampaikan bahwa pemenuhan hak anak tak bisa dipisahkan dari akses terhadap pendidikan Islam dan bahasa Arab.

“Di banyak negara, pendidikan dasar anak-anak masih terlalu didominasi kurikulum Barat. Kami mengusulkan resolusi agar negara anggota PUIC memberikan perhatian khusus pada pendidikan Islam dan Arab sebagai bagian dari hak anak,” ujar Sowe.

Sowe menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara utuh tanpa membangun fondasi pendidikan yang memperkuat identitas keislaman dan nilai moral. Ia menggarisbawahi bahwa pendidikan bukan hanya instrumen pengetahuan, tetapi juga benteng budaya dan spiritual umat Islam.

“Anak-anak kita berhak mendapatkan pendidikan yang mencerminkan akar budaya dan keyakinan mereka. Tanpa itu, mereka tumbuh dengan nilai-nilai yang terputus dari identitas Islam,” tegasnya.

Di sisi lain, Gambia juga menyoroti rendahnya keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Dari total 58 anggota parlemen di negaranya, hanya lima orang adalah perempuan. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkuat suara perempuan di forum-forum internasional seperti PUIC.

“Kami menghadapi kesulitan mengirim delegasi perempuan karena keterwakilan perempuan di parlemen sangat minim. Ini perlu dibenahi jika kita ingin membangun parlemen yang inklusif dan adil,” ujar Sowe.

Ia menyerukan negara-negara anggota OKI untuk mengembangkan kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi politik perempuan secara lebih aktif. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang sensitif terhadap isu-isu keluarga, anak, dan kesejahteraan sosial.

Dalam forum tersebut, delegasi Gambia juga menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi anak-anak dan perempuan di kawasan konflik, seperti Kashmir dan wilayah-wilayah lain yang terdampak perang. Mereka menuntut PUIC memperkuat koordinasi bantuan kemanusiaan lintas negara.

“Anak-anak dan perempuan di daerah konflik membutuhkan perlindungan khusus, termasuk akses ke layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan fasilitas kesehatan dihancurkan atau diabaikan,” tegasnya.

Sowe mendorong adanya kolaborasi lebih erat antara PUIC dan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah untuk memastikan bantuan tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Pertemuan komite itu menjadi bagian dari serangkaian agenda penting dalam Sidang Umum PUIC ke-19 di Jakarta, yang bertujuan memperkuat peran parlemen negara-negara Islam dalam menyikapi tantangan global, dari pendidikan hingga kemanusiaan.

Dengan isu-isu strategis yang mengemuka, mulai dari pendidikan berbasis Islam, hak perempuan, hingga perlindungan korban konflik, PUIC diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai pilar diplomasi umat yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga transformatif.[]

Mi’raj News Agency (MINA)