Jakarta, MINA — Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengumumkan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi sementara 1.000 warga Palestina dari Gaza guna mendapatkan perawatan medis dan bantuan kemanusiaan.
Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C, Rabu (16/4).
Sugiono menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara dan dilakukan atas dasar kemanusiaan, dengan tujuan memberikan perawatan medis dan dukungan psikososial kepada warga Palestina yang terdampak konflik.
Setelah situasi di Gaza membaik, para pengungsi akan dikembalikan ke tanah air mereka.
Baca Juga: Trump Pertimbangkan untuk Cabut Sanksi Suriah
Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi sementara 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia menuai kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh publik. Mereka menilai bahwa kebijakan ini, meskipun berlandaskan kemanusiaan, dapat menimbulkan implikasi politik dan sosial yang kompleks.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan bahwa evakuasi itu bukan sekadar penyelesaian darurat kemanusiaan, tetapi memerlukan langkah-langkah konkret, diplomasi politik, dan pendekatan-pendekatan lainnya.
Ia menekankan pentingnya kajian mendalam agar kebijakan ini tidak kontraproduktif bagi kepentingan nasional dan upaya membela Palestina.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Fiqih Siyasah UIN Jakarta, Khamami Zada, menilai bahwa ide evakuasi warga Gaza ke Indonesia justru dapat merugikan warga Palestina dan menguntungkan Israel.
Baca Juga: Presiden AS Donald Trump Tiba di Arab Saudi
Menurutnya, dengan mengosongkan penduduk Gaza, Israel dapat lebih mudah melakukan pendudukan sesuai rencana besar mereka.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana evakuasi itu. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Prancis Desak Evaluasi Kerja Sama Uni Eropa-Israel