Yerusalem, MINA – Lebih dari setengah juta warga Palestina yang tinggal di Israel ditolak permintaan izinnya untuk membangun rumah di tanah mereka.
Sementara, 100.000 perintah penghancuran dan penggusuran telah dikeluarkan kepada mereka dalam beberapa tahun terakhir, menurut kantor berita Safa. Senin (26/6).
Laporan tersebut menunjukkan, warga Palestina yang tinggal di Israel menghadapi krisis tanah dan perumahan yang serius karena pemerintah Israel berturut-turut telah menahan dan membatasi jumlah mereka.
Pejabat Komite Pertahanan Tanah dan Perumahan di desa Ara dekat Haifa di Israel utara, Ahmed Melhem, mengatakan, lebih dari 60 persen rumah Palestina yang ada di tanah yang diduduki pada tahun 1948 tidak memiliki izin bangunan dan kurang detail serta peta konstruksi, pemerintah Israel sengaja mengabaikan semua kota Palestina.
Baca Juga: Gaza Bantah Klaim Israel soal Penemuan Terowongan di Bawah Rumah Sakit Eropa
Menurutnya, lebih dari 90 persen perintah pembongkaran yang dikeluarkan terhadap warga Palestina dilaksanakan, sementara perintah pembongkaran yang dikeluarkan untuk penduduk Yahudi ditangguhkan.
“Kebijakan pemerintah Israel telah memaksa 5.000 penduduk untuk beremigrasi, yang merupakan bagian dari rencana negara pendudukan, ” katanya.
“Kami, sebagai warga Palestina, diketahui bepergian karena alasan belajar atau bekerja dan kemudian kembali, tetapi mereka yang beremigrasi tidak kembali,” tambahnya.
Melhem memperingatkan, jika tekanan berlanjut pada warga Palestina, konfrontasi tidak dapat dihindari. (T/Hju/P1)
Baca Juga: Tentara Israel Bunuh Tiga Paramedis dan Satu Jurnalis di Gaza City
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Delegasi dari 32 Negara Konvoi Menuju Gaza, Serukan Diakhirinya Blokade dan Genosida