Di PBB 31 Negara Desak Mesir Hentikan Penahanan Kritikus

Jenewa, MINA – Mesir harus berhenti menggunakan undang-undang anti-terorisme untuk memberangus kritik dan menahan kritikus dalam penahanan pra-sidang tanpa batas waktu, puluhan negara mengatakan kepada PBB pada Jumat (12/3).

Dalam teguran lisan yang jarang terjadi terhadap Mesir di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 31 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyuarakan kewaspadaan atas pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul di negara dimana lawan politik, pembela HAM, dan jurnalis menderita, Nahar Net melaporkan.

Kelompok yang sebagian besar terdiri dari negara-negara Eropa, tetapi juga termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, mempersoalkan tentang “ruang terbatas bagi masyarakat sipil dan oposisi politik”.

Mereka mengungkapkan keprihatinan khusus pada “penerapan undang-undang terorisme terhadap kritik damai.”

“Kami sangat prihatin dengan penerapan undang-undang terorisme terhadap aktivis hak asasi manusia, LGBTI, jurnalis, politisi dan pengacara,” kata Kirsti Kauppi, Duta Besar Finlandia untuk PBB di Jenewa, membaca pernyataan bersama melalui pesan video.

Pernyataan tersebut secara khusus menyebutkan kasus Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi (EIPR), kelompok hak asasi terkemuka yang melihat anggota stafnya ditahan tahun lalu dan didakwa dengan tuduhan teror setelah pertemuan dengan duta besar asing.

Mereka dibebaskan setelah ada protes global.

Pemerintah Presiden Abdel Fattah al-Sisi, mantan jenderal yang memimpin penggulingan mantan presiden Islamis Mohamed Morsi pada 2013, mengawasi tindakan keras yang meluas dan berkelanjutan yang bertujuan menghilangkan perbedaan pendapat.

Diperkirakan 60.000 tahanan politik ditahan di penjara Mesir, menurut kelompok hak asasi manusia, dan negara itu dianggap sebagai penjara jurnalis terburuk ketiga di dunia, setelah China dan Turki. (T/RI-1/P2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)