Jakarta, 29 Rabi’ul Awwal 1438/29 Desember 2016 (MINA) – Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsuddin mengatakan bahwa pemerintah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan harus bersikap adil.
Baca Juga: Gunung Dempo di Sumsel Erupsi, Status Level II Waspada
Din menilai bahwa sikap adil yang ditunjukkan pemerintah akan berdampak besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
“Pemerintah harus adil ketika muncul isu, khususnya isu keagamaan. Tidak boleh berat sebelah,” kata Din usai menghadiri acara Refleksi Akhir Tahun 2016 bertema “Tantangan Merawat Kebangsaan Indonesia” di Museum Nasional, Jakarta, Kamis (29/12).
Sementara tokoh keagamaan, kata Din, berfungsi sebagai pengingat terhadap kebijakan pemerintah apabila ada yang terkesan berat sebelah.
Ucapan Din ini menanggapi pertanyaan terkait peran ulama dalam mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Baca Juga: BNPB: Banjir Bandang Melanda Tapanuli Sumut, Dua Orang Meninggal
Seperti diketahui bersama, Ahok dinyatakan berstatus tersangka karena telah dianggap melecehkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 dan perkaranya sudah melalui tiga kali sidang.
Terakhir, Majelis Hakim menolak eksepsi Ahok dan penasehat hukumnya. Sidang terus dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada 3 Januari 2017 mendatang. (L/R06/RI-1)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Rekor Baru MURI: 44.175 ASN Jabar Pakai Sarung Tenun, Bukti Cinta Budaya Lokal