
Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. (Foto: Rendy/MINA)
Jakarta, 29 Rabi’ul Awwal 1438/29 Desember 2016 (MINA) – Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsuddin mengatakan bahwa pemerintah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan harus bersikap adil.
Baca Juga: Jateng Janji Tali Asih Abadi untuk Penghafal Quran 30 Juz, Pecahkan Rekor Muri
Din menilai bahwa sikap adil yang ditunjukkan pemerintah akan berdampak besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
“Pemerintah harus adil ketika muncul isu, khususnya isu keagamaan. Tidak boleh berat sebelah,” kata Din usai menghadiri acara Refleksi Akhir Tahun 2016 bertema “Tantangan Merawat Kebangsaan Indonesia” di Museum Nasional, Jakarta, Kamis (29/12).
Sementara tokoh keagamaan, kata Din, berfungsi sebagai pengingat terhadap kebijakan pemerintah apabila ada yang terkesan berat sebelah.
Ucapan Din ini menanggapi pertanyaan terkait peran ulama dalam mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Baca Juga: Prof Anbar Sampaikan Pesan dari Gaza, Persatuan Umat dan Perjuangan Palestina
Seperti diketahui bersama, Ahok dinyatakan berstatus tersangka karena telah dianggap melecehkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 dan perkaranya sudah melalui tiga kali sidang.
Terakhir, Majelis Hakim menolak eksepsi Ahok dan penasehat hukumnya. Sidang terus dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada 3 Januari 2017 mendatang. (L/R06/RI-1)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Banjir dan Longsor di Kota Bandar Lampung, Beberapa Rumah Terdampak