Din Syamsuddin: Boikot Produk AS dan Israel, Cara Cerdas Bereaksi

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin. (Foto: Aliya/MINA)

Jakarta, MINA – Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin mengatakan cara cerdas dalam bereaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel dan AS dengan memboikot secara global produknya dan produk pendukungnya.

Menurutnya, melakukan orasi yang menolak keputusan sepihak presiden AS Donald Trump juga perlu, namun lebih penting untuk melakukan aksi boykot politik, budaya dan ekonomi sehingga AS dan Israel akan mempertimbangkan keinginannya untuk memindahkan ibu kotanya ke Yarusalem.

“Kita berteriak-teriak menentang Trump tapi kita menjadi konsumer dari produk-produk itu ya sama saja, bahkan kita banyak yang menjadi pelanggannya. Kalau mau yang cerdas cara bereaksi harus ada boikot politik, boikot budaya, boikot ekonomi, mungkin nanti akan ada efek jera bagi Israel termasuk bagi AS,” katanya kepada awak media di kesekretariatan Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (13/12).

Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia berharap gerakan internasional yang bersifat pemboykotan, umat Islam dunia bisa ikut mendukung.

“Mendesak PBB untuk mengenakan sanksi pada Israel dan Amerika Serikat pada pelanggarannya, di sisi lain harus ada gerakan internasional yang bersifat pemboikotan. Saya kira umat Islam Indonesia ikut mendukung cara cerdas itu, boikot saja produk-produk yang selama ini berkontribusi pada Israel daftarnya ada 20-1n lebih,” ujarnya

Terkait diselanggarakannya sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki pada Rabu (13/12), ia mengatakan harus berujung pada kesepakatan mutlak untuk mengatasi masalah Yerusalem.

“Ini harus menjadi pangkal dari sebuah mobilisasi kekuatan internasional untuk membangun sebuah aliansi besar mega koalisi dari negara-negara damai yang berkeadilan, harus berujung mendesakkan PBB sebagai lembaga internasional yang dipercayai saat ini, untuk menegakkan resolusi-resolusinya secara tegas dengan memberi sanksi kepada Israel dan AS,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pelanggaran yang dilakukan Israel sudah ada 131 resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk tentang Yerusalem yang harus dijadikan pada posisi status Quo.

“Amerika Serikat sudah tahu itu, tapi keputusan Donald Trump memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebuah pelanggaran nyata maka PBB harus mendekatinya untuk memberi sanksi dengan dukungan masyarakat internasional negara-negara dunia,” jelasnya.

“Saya kira ini momentum yang bagus sekali, oleh karena itu OKI harus menjadi motor untuk menggerakkan pembangunan koalisi tersebut, Indonesia dalam kaitan ini bisa menjadi key player (pemain kunci) di negara OKI harus secara nyata,” tambahnya. (L/R10/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)