Washington, MINA – Direktur di Pusat Kebijakan Global (CGP) brbasis di Washington, AS, Dr. Azeem Ibrahim mengatakan pada sesi panel webinar tentang genosida Rohingya, pemerintah Myanmar terlibat dalam genosida Rohingya.
Seperti disebutkan Arab News, Senin (31/8), Ibrahim mengatakan, perwakilan Myanmar diundang ke beberapa acara semacam itu tetapi, selalu menolak undangan tersebut.
Hingga saat ini, posisi Myanmar dalam peristiwa semacam itu adalah mempertanyakan motif dan legitimasi siapa pun yang mengangkat masalah genosida Rohingya, sambil menyangkal semua bukti yang sangat banyak bahwa hal itu dibuat-buat dan bermusuhan dengan negara Myanmar, ujar penulis buku The Rohingyas: Inside Myanmar’s Genocide itu.
Untuk itu, ia mengapresiasi keikutsertaan wakil kepala misi Myanmar untuk AS di Washington dalam webinar tersebut.
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Menurutnya, keterwakian itu merupakan suatu langkah maju, setidaknya bahwa pihak berwenang Myanmar sekarang mengakui seriusnya diskusi di masyarakat sipil internasional tentang genosida Rohingya.
Langkah ini dilakukan sehubungan dengan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) Januari lalu yang memerintahkan Pemerintah Myanmar untuk mengambil semua tindakan untuk melindungi warga Rohingya yang tersisa di Rakhine dari genosida.
Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berada di bawah tekanan untuk mengumumkan genosida resmi dalam kasus Rohingya, yang akan bergema di seluruh dunia.
“Tampaknya Myanmar sekarang juga mengakui secara internal bahwa posisi penyangkalannya tidak dapat dipertahankan dan secara serius merusak kredibilitas negara dan pemerintahnya di panggung dunia,” imbuh Ibrahim.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
“Perhatian mendasar kami adalah soal keselamatan dan martabat dasar semua manusia, tidak terkecuali Rohingya.”
“Kami akan terus bersikap kritis terhadap Myanmar, yang pada dasarnya telah menunjukkan penghinaan terhadap rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Ia berharap pemerintahan Myanmar “bisa berubah pada masa depan, di mana Myanmar bertemu dengan moralnya, kewajiban terhadap semua warganya, dan kita semua bisa memuji mereka karenanya.” (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu