DISADAP, SBY MINTA PENJELASAN RESMI PEMERINTAH AUSTRALIA

Jakarta, 16 Muharram 1435/20 November 2013 (MINA) – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang teleponnya disadap oleh intelijen Australia bersama beberapa pejabat pemerintahan, secara tegas meminta penjelasan dan sikap resmi dari pemerintah Australia.

“Saya mengharapkan penjelasan dan sikap resmi dari Australia, langsung dari kepala negara Australia,” kata SBY dalam konferensi pers Rabu (20/11), di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pernyataan usai rapat dengan Menteri Luar Negeri, SBY mengakui bahwa selama ini hubungan antara Indonesia dan Australia sangat baik.

SBY mengakui hubungan baik sesama warga negara, dalam pembangunan, bantuan bencana, kerjasama militer dan kerjasama di kawasan Pasifik.

“Sejak tahun 2005, kerjasama dengan Australia meningkat,” katanya.

Karena alasan itulah, presiden yang menjabat di era keduanya itu mengaku tidak mengerti dengan aksi penyadapan yang dilakukan oleh pihak negeri Kangguru tersebut.

“Penyadapan yang dilakukan Australia terhadap beberapa pejabat, termasuk saya, sangat sulit dimengerti,” kata SBY. “Posisi Indonesia dan Australia tidak sedang berhadap-hadapan. Kenapa intelijen harus menyadap partner?”

Menurut SBY, masalah penyadapan itu adalah masalah serius, yang bukan hanya melanggar hukum negara Indonesia, tapi juga hukum internasional dan menabrak hak-hak asasi manusia.

Karenanya, selain meminta penjelasan dari kepala negara Australia, SBY juga mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan sementara beberapa kerjasama dan perjanjian dengan pihak Australia, terutama di bidang militer.

Namun demikian, SBY tetap menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak terlalu emosional dalam menyikapi tindakan tercela Australia.

Indonesia telah menarik pulang duta besarnya untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, sebagai langkah protes.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan intelijen Australia telah menyakinkan Indonesia bahwa tidak akan ada lagi penyadapan terhadap para pejabat Indonesia.

“BIN sudah berkomunikasi langsung dengan intelijen Australia dan dalam komunikasi kami mereka menyatakan bahwa sekarang dan ke depan tidak ada lagi, itu bahasa mereka, mereka meyakinkan tidak ada lagi penyadapan,” katanya di Kantor Presiden, Selasa.

Ia mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya terdapat data-data yang menunjukkan pelanggaran dalam penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat pada kurun waktu 2007-2009. (T/P09/R2).

 

Mi’raj News Agency (MINA).