Disepakati Pembicaraan Rekonsiliasi Dengan Fatah

Hamas-rekonsiliasi.jpg" alt="" width="1000" height="576" /> (Foto: alRay)

Gaza, 17 Rajab 1438/13 April 2017 (MINA) – Dalam pertemuan Gerakan Perlawanan Hamas dengan beberapa faksi-faksi Palestina lainnya, disepakati untuk menemukan solusi rekonsiliasi dengan gerakan Fatah yang merupakan faksi terbesar Palestina dan kini memimpin Pemeritah Palestina yang berpusat di Tepi Barat.

Salah Bardawil, pemimpin senior Hamas, mengatakan dalam konferensi pers bahwa ada pernyataan selaras dari semua pihak untuk terlibat dalam pembicaraan masa depan dengan Fatah guna mencapai rekonsiliasi.

“Kami menyambut setiap delegasi dari Fatah datang ke Jalur Gaza, dan kami tidak menerima ancaman atau pemerasan mengenai penderitaan Gaza,” katanya. Demikian AlRay yang dikutip MINA, Kamis.

Bardawil menjelaskan, komite administrasi yang baru-baru ini telah dibentuk bersama Fatah hanya untuk mengatur pekerjaan kelembagaan pemerintah dan kementerian karena tidak adanya persatuan.

Anggota Biro Politik Hamas itu menegaskan, komite tersebut akan dinonaktifkan segera setelah adanya rekonsiliasi sehingga pemerintah persatuan juga dapat memenuhi tugasnya di Gaza.

Ia juga meminta agar pemerintah persatuan tidak mau ditekan Amerika Serikat dengan mengurangi bantuan dalam rangka menekan pemerintahan di Gaza yang dipegang Hamas sehingga warga Gaza makin menderita.

Khaled Al-, Batsh, pemimpin senior gerakan Jihad Islami, menekankan perlunya Hamas dan Fatah untuk mengadakan pertemuan nasional guna mengakhiri perpecahan internal.

Dia mengatakan, pertemuan itu akan positif untuk mengakhiri krisis politik di wilayah Palestina, tercapainya rekonsiliasi dan memperjuangkan kepentingan Palestina.

Dia mengatakan saat pertemuan itu, rekonsiliasi bukan hanya antara Fatah dan Hamas tapi dengan partisipasi dari semua faksi nasional. “Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik politik,” tambah A-Batsh.

Dalam perkembangan terakhir terjadi lagi pemotongan gaji drastis untuk gaji pegawai sipil Pemerintah Palestina di Gaza akhir pekan lalu sehingga memperdalam konflik politik yang sudah satu dekade antara Hamas dan Fatah. Sebagai pegawai sipil pemerintahan Palestina, mereka menerima gaji bulan Maret dengan pemotongan setidaknya 30 persen.

Berbagai usaha telah dilakukan di masa lalu untuk mendamaikan Hamas dan Fatah karena terjadi konflik kekerasan pada tahun 2007, tak lama setelah kemenangan Hamas 2006 di pemilihan umum yang diselenggarakan di Jalur Gaza.

Kepemimpinan Palestina telah berulang kali gagal untuk menindaklanjuti janji-janji rekonsiliasi, karena kedua gerakan telah sering menyalahkan satu sama lain untuk berbagai kegagalan politik.

Desakan rekonsiliasi sebagai prasyarat utama penyelesaian masalah Palestina, juga datang dari berbagai kalangan internasional termasuk dari KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta beberapa waktu lalu. (T/R01/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)